Satu Refleksi Sebagai Muktamar Hingga-35

Ridwan al-Makassary
Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII)
Direktur Center for the Study of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII

Ke Kamis, 27 Agustus 2026, Ri Prabowo Subianto telah Berpartisipasi Di dan membuka secara resmi pelaksanaan Muktamar Hingga-35 Nahdlatul Ulama (NU) Ke Tambakberas, Jombang, yang Berencana berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Salah satu pertanyaan yang cukup banyak didiskusikan publik adalah apakah kepemimpinan Terbaru paska Muktamar Berencana melahirkan NU yang independen, fokus Ke kerja keumatan dan kebangsaan, atau organisasi tersebut Lebihterus terjebak Di bayang-bayang kekuasaan?

Lebih jauh, pertanyaan ini bukan mengada-ada Didalam kejadian-kejadian Sebelumnya Itu, termasuk NU Merasakan konsesi tambang batu bara Didalam pemerintah Didalam PP Nomor 25 tahun 2024, yang menyulut kontraversi. Pertanyaan fundamental ini adalah alarm, Dari Sebab NU terlalu besar Sebagai hanya menjadi penonton politik. Tetapi, NU juga terlalu berharga Sebagai dijadikan sebagai alat politik kekuasaan.

Muktamar Hingga-35 mengusung tema “Menjaga Marwah, Memperkaya Khidmah Sebagai Kemaslahatan Bangsa” yang substansinya mulia. Muktamar juga berbicara tentang regenerasi, Langkah kerja, bahtsul masail, dan kepemimpinan. Akan Tetapi, Ke balik seluruh prosedur itu terdapat pertarungan yang jauh lebih fundamental, yaitu pertarungan menentukan watak NU Ke hadapan kekuasaan. Apakah NU Berencana menjadi kekuatan moral yang mengontrol kekuasaan, atau kekuatan sosial yang dikontrol Dari kekuasaan?

Sejarah mengajarkan, kekuasaan hampir selalu Memperoleh daya tarik gravitasi. Ia Menarik Perhatian elite, organisasi, Malahan lembaga keagamaan Sebagai masuk Hingga orbitnya. Lebihterus Didekat seseorang atau sebuah organisasi Didalam pusat kekuasaan, Lebihterus sulit menjaga jarak kritis. Singkatnya, ia tidak Berencana bersikap kritis, tetapi lebih menjadi pendukung kekuasaan. Ke sinilah marwah NU diuji.

Marwah bukan soal kehormatan simbolik. Bukan pula soal seberapa besar seorang pejabat Bangsa Berpartisipasi Di Peristiwa NU. Marwah, sejatinya, adalah kemampuan Sebagai tetap berkata benar ketika kebenaran itu tidak menyenangkan penguasa.