Pemerintah Diminta Jujur Ke Publik dan Tak Memaksakan Tapera

JAKARTA – Pemerintah diminta terbuka dan jujur kepada publik Sebagai menjelaskan maksud Aturan Tabungan Perumahan Rakyat ( Tapera ). Pasalnya, Aturan yang Terbaru diteken Ri Joko Widodo (Jokowi) ini dinilai Akansegera membebani Komunitas.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Prakarsa, Ah Maftuchan Untuk diskusi Polemik MNC Trijaya Network bertajuk ‘Tapera Antara Nikmat dan Sengsara’ yang digelar secara daring, Sabtu (1/6/2024).

“Menurut saya pemerintah perlu lebih terbuka, lebih jujur kepada publik dan selalu mengedepankan proses perumusan Aturan, regulasi yang lebih partisipatif,” kata Maftuchan.

Maftuchan mengaku telah berkomunikasi Bersama beberapa konfederasi serikat pekerja, beberapa waktu lalu. Untuk komunikasi tersebut, ada yang mengaku tidak diundang Untuk pembahasan perubahan peraturan pemerintah (PP) ini.

Ada pula, yang mengaku Terbaru diundang sekali. Sayangnya, kata dia, konfederasi yang hadir Untuk undangan pemerintah ini tidak Merasakan penjelasan Yang Berhubungan Bersama substansi yang matang Di Aturan tersebut.

“Artinya hanya melengkapi persyaratan formil saja, dan itu pun tidak cukup. Belum lagi, debat-debat secara terbuka Bersama expert, akademisi dan seterusnya. Ini juga sangat minim sekali. Kita selalu Menyoroti Untuk tanda petik Ke setengah kamar Sesudah Itu ketika meluncur peraturannya atau undang-undangnya atau regulasinya memunculkan polemik,” ujarnya.

Selain soal kejujuran, Maftuchan menilai yang perlu dilakukan pemerintah adalah tidak buru-buru Sebagai memaksakan agar Aturan ini tetap berjalan. Mengingat, sejumlah penolakan sudah mulai banyak dilakukan.

“Saya kira kebijaksanaan yang diperlukan adalah melakukan revisi segera, dan kalo perlu melakukan revisi Ke undang-undangnya, undang-undang perumahan rakyat,” katanya.