KPK Temukan Kecurangan Pelayanan Keadaan Hingga 3 Puskesmas, Nilainya Rp34 Miliar

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Penyalahgunaan Jabatan ( KPK ) bersama Kementerian Keadaan (Kemenkes), BKPP, dan BPJS menemukan dugaan perbuatan curang atau fraud Di Langkah pelayanan Keadaan. Diduga, fraud tersebut merugikan keuangan Negeri mencapai Rp34 miliar.

Deputi Upaya Mencegah dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menjelaskan, temuan tersebut berdasarkan monitoring Hingga enam Puskesmas yang berada Hingga tiga provinsi. Di Puskesmas tersebut, mereka secara khusus Menyimak soal fisioterapi dan operasi katarak.

“Ternyata Hingga tiga Puskesmas ada tagihan klaim 4.341 Tindak Kejahatan tapi sebenarnya hanya 1.000 Tindak Kejahatan yang didukung catatan medis. Dari Sebab Itu Di 3 ribuan itu diklaim sebagai fisioterapi tapi sebenarnya gak ada Hingga catatan medis,” kata Pahala Di Diskusi Media Upaya Mencegah dan Penanganan Fraud JKN, Rabu (24/7/2024).

Skuat yang terdiri Di KPK, Kemenkes, BPKP, dan BPJS menemukan 39 pasien yang diambil sampel seharusnya hanya 14 orang yang layak Sebagai menjalani operasi katarak. Akan Tetapi, yang diklaim telah melakukan operasi katarak sebanyak 39 orang. Atas temuan tersebut, KPK pun Mengungkapkan fokus Di dua jenis fraud, yakni phantom billing dan medical diagnose.

“
Bedanya, phantom billing orangnya enggak ada terapinya enggak ada, klaimnya ada. Kalau medical diagnose orangnya ada, terapinya ada, klaimnya kegedean, kira-kira gitu ya,” ujarnya.

“Hasil Di audit atas klaim yang dilakukan BPJS ini, kita angkat Hingga Skuat ini (KPK, Kemenkes, BPJS, dan BPKP) ada 3 RS gitu yang phantom billing saja, tiga (RS) ini melakukan phantom billing, artinya mereka merekayasa semua dokumen yang satu ada Hingga Jawa Ditengah Di Rp29 miliar klaimnya, yang dua ada Hingga Sumatera Utara itu ada Rp4 miliar dan Rp1 miliar itu hasil audit atas klaim Di BPJS Keadaan,” sambungnya.