Miris! Nilai Kerugian Peristiwa Pidana Penyuapan Lebih Besar daripada Jumlah Efisiensi Dana

JAKARTA – Anggota Komisi III Lembaga Legis Latif Bambang Soesatyo membandingkan besaran efisiensi Dana yang dilakukan pemerintah Di ini Bersama nilai fantastis kerugian Bangsa akibat Peristiwa Pidana Penyuapan yang Mutakhir terungkap belakangan ini. Miris, total efisiensi Dana lebih kecil Bersama nilai kerugian Bangsa akibat Penyuapan.

“Sangat miris, Di pemerintah bekerja keras mewujudkan target efisiensi Dana yang hanya Rp306 triliun, pengungkapan beberapa Peristiwa Pidana Penyuapan yang Mutakhir justru memperlihatkan nilai kerugian Bangsa yang luar biasa besarnya dan sulit diterima akal sehat,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet, Sabtu (1/3/2025).

Legislator Partai Golkar ini menyinggung sejumlah Peristiwa Pidana Penyuapan yang Mutakhir terkuak belakangan ini seperti Peristiwa Pidana anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang diperkirakan menyebabkan kerugian Bangsa mencapai Rp968,5 triliun, Peristiwa Pidana Penyuapan tata niaga timah yang menyebabkan kerugian Bangsa mencapai Rp300 triliun, hingga Peristiwa Pidana Penyuapan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang merugikan Bangsa sebesar Rp16,8 triliun.

“Nilai Penyuapan era sekarang masuk skala triliunan Idr. Bayangkan, sebuah Peristiwa Pidana Penyuapan bisa mengakibatkan Bangsa rugi hampir Rp1.000 triliun,” katanya.

Dia prihatin Di perkembangan pemberantasan Penyuapan Di Indonesia yang belum Menunjukkan hasil signifikan. Hal itu berbeda Bersama skala kerugian Bangsa yang ditimbulkan yang Lebih Meresahkan.

“Sambil Itu sepanjang periode 2020-2024, KPK hanya berhasil mengembalikan kerugian Bangsa sebesar Rp2,5 triliun. Hal ini Menunjukkan adanya ketidakseimbangan Di upaya pemberantasan Penyuapan dan dampak kerugian Bangsa yang terus Meresahkan,” ungkapnya.

Melihat Situasi tersebut, Bamsoet menyoroti pemberantasan Penyuapan Di Indonesia masih terbilang sangat minim Bersama hasil pencapaian. “Terbukti Bersama maraknya Peristiwa Pidana Penyuapan yang Lebih kompleks dan melibatkan jumlah kerugian Bangsa Lebih besar,” ujarnya.

Bersama nilai kerugian Bangsa yang fantastis, dia meyakini Peristiwa Pidana Penyuapan tersebut tidak hanya melibatkan satu atau dua oknum saja, tetapi Untuk birokrasi Penyuapan dilakukan secara terorganisir dan berkelompok.

Bamsoet menyoroti lemahnya pengawasan internal Di beberapa K/L yang dinilai sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya, khususnya Yang Berhubungan Bersama tugas, pokok, dan fungsi Inspektorat Jenderal (Itjen) Untuk melakukan pengawasan internal.

Sebab itu, pemerintah dan Lembaga Legis Latif perlu bersama-sama merumuskan strategi Mutakhir yang lebih efektif Untuk upaya pemberantasan Penyuapan Di Indonesia. “Indonesia butuh strategi Mutakhir Untuk pemberantasan Penyuapan, Sebab metode dan strategi yang diterapkan sekarang terbukti tidak efektif,” katanya.

(jon)