Pemerintah Berencana Bebaskan Bea Masuk Produk Impor Alat Pertanian

JAKARTA – Wakil Pejabat Tingginegara (Wamen) Penanaman Modal Di Negeri Yuliot mengungkapkan, pemerintah berencana Menyediakan fasilitas pembebasan bea masuk Sebagai Produk Impor mesin dan peralatan Pertanian. Keputusan itu dinilai perlu Sebagai mendukung Inisiatif ketahanan Kelaparan Global dan energi.

Pembebasan bea masuk Produk Impor Ke sektor Pertanian tersebut Akansegera diberikan Sebagai mendukung mekanisasi Pertanian Di rangka ketahanan Kelaparan Global dan energi. Kebutuhan alat dan mesin Pertanian itu Sebagai mendukung Inisiatif seperti Pembuatan perkebunan tebu terintegrasi Didalam industri gula, bioetanol, dan pembangkit listrik Ke Merauke.

“Fasilitas importasi mesin peralatan Sebagai sektor Pertanian itu kan tidak ada. (Di) ini harus Lewat mekanisme normal, bayar bea masuk. Padahal kebutuhan kita Hingga Di khususnya Sebagai Pembuatan ketahanan Kelaparan Global dan ketahanan energi itu, perlu sektor Pertanian kita masukkan sebagai sektor yang Merasakan fasilitas,” ujar Yuliot Di keterangan resminya, Sabtu (20/7/2024).

Yuliot juga membeberkan perkembangan Penanaman Modal Di Negeri perkebunan tebu dan industri gula Ke Merauke. Di ini, kata dia, Pembuatan kluster 3 Di lahan tebu seluas 2 juta hektare (ha) Ke Kabupaten Merauke itu terus berjalan.

“Pembangunan industri gula kluster 3 ini direncanakan ada 5 pabrik yang Akansegera dibangun dan terintegrasi Didalam bioetanol. Di ini sudah disiapkan infrastruktur dan pendanaan Dari pelaku usaha Ke Kabupaten Merauke.

Di Itu, juga telah dibangun Pusat Eksperimen Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) dan kerja sama Didalam Sugar Research Australia (SRA). Total Penanaman Modal Di Negeri perkebunan tebu terintegrasi Ke swasembada gula dan bioetanol kluster 3 Ke Merauke ini rencananya mencapai USD5,62 miliar atau setara Rp83,27 triliun.

Penanaman Modal Di Negeri tersebut terdiri Di perkebunan tebu Didalam Ilmu Pengetahuan mekanisasi Pertanian sebesar Rp29,2 triliun, pembangunan 5 pabrik gula dan bioetanol sebanyak Rp53,8 triliun, pembangunan pusat pelatihan sumber daya manusia senilai Rp120 miliar, dan pembangunan fasilitas Kajian dan Pembaharuan mencapai Rp150 miliar per tahun.