User Tol Nirsentuh Wajib Daftar Gadget Lunak Cantas atau Kena Denda

—

Penerapan transaksi pembayaran jalan tol secara nontunai Lewat metode nirsentuh dan nirhenti telah ditetapkan Di regulasi Mutakhir yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Jalan Tol. Kelompok yang ingin menggunakan infrastruktur ini diwajibkan mendaftar Ke Gadget Lunak atau dikenakan denda.

Ke Pasal 105 ayat 2 Ke beleid tersebut diatur ‘Ke Pada sistem Ilmu Pengetahuan nontunai nirsentuh nirhenti telah diterapkan, User Jalan Tol wajib mendaftarkan kendaraan bermotor yang digunakannya Lewat Gadget Lunak sistem Ilmu Pengetahuan nontunai nirsentuh nirhenti yang disetujui Pembantu Pemimpin Negara’.

Transaksi nontunai nirsentuh nirhenti ini sudah dikumandangkan Dari dua tahun lalu Dari Kementerian PUPR. Sistem ini dinamakan Multi Lane Free Flow (MLFF) yang bakal berlaku buat semua golongan kendaraan.

MLFF berbasis Ilmu Pengetahuan Internasional Navigation satellite System (GNSS) yang fungsinya Meninjau pergerakan User jalan tol Lewat Ilmu Pengetahuan GPS Ke Telepon Genggam pintar. Kelompok yang ingin Menyaksikan layanan ini mesti mengunduh dan mendaftar Ke Gadget Lunak khusus bernama Cantas.

Penerapan MLFF bakal meniadakan plang Ke gardu jalan tol lantaran tak dibutuhkan sebab kendaraan yang melintasi dideteksi Alat Pengindera-Alat Pengindera. Samping Itu penerapannya juga bisa menghilangkan gerbang tol. 

Ke aturan ini, tepatnya Ke Pasal 105 Ayat 5, mengatur bila pembayaran tarif tol secara nirsentuh nirhenti tidak bisa dilakukan atas Kegagalan User maka bakal dikenai denda administratif bertingkat.

Secara detail penjelasan denda diatur Ke Pasal 105 ayat 6 sebagai berikut:

a. denda administratif tingkat I dikenakan sebesar 1 (satu) kali tarif Tol yang harus dibayar apabila User Jalan Tol tidak melakukan pembayaran Tol sebagaimana dimaksud Ke ayat (1) Di jangka waktu 2×24 (dua kali dua puluh empat)jam terhitung Dari pemberitahuan Pelanggar diterima;

b. denda administratif tingkat II dikenakan sebesar 3 (tiga) kali tarif Tol yang harus dibayar apabila User Jalan Tol tidak melakukan pembayaran Tol dan denda administratif Di jangka waktu 7Ox24 (sepuluh kali dua puluh empat) jam terhitung Dari User Jalan Tol tidak mematuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud Ke huruf a; dan

c. denda administratif tingkat III dikenakan sebesar 10 (sepuluh) kali tarif Tol yang harus dibayar dan pemblokiran surat tanda nomor kendaraan apabila User Jalan To1 tidak melakukan pembayaran Tol dan denda administratif Di jangka waktu lebih Di 10×24 (sepuluh kali dua puluh empat) jam terhitung Dari User Jalan Tol tidak mematuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud Ke huruf b.

Pengenaan denda administratif tingkat III dikenakan kepada pemilik kendaraan bermotor menurut Pasal 105 ayat 7 atas kerja sama Di Polri seperti ditulis Ke Pasal 106 ayat 2.

Peraturan ini sudah ditandatangani Pemimpin Negara Joko Widodo Ke 20 Mei 2024 dan berlaku Pada diundangkan Ke tanggal yang sama.

Ilmu Pengetahuan MLFF sudah diuji coba Dari 2023 termasuk Ke Bali. Sampai Sekarang belum ada pernyataan Di pemerintah kapan penerapannya mulai dilakukan secara resmi.