Hubungan Baik Ulama dan Umara Hasilkan Tata Kelola Pemerintah yang Efektif

JAKARTA – Di peradaban Islam, umara/pemerintah dan ulama Memiliki hubungan erat Sebab eksistensi salah satunya sangat berpengaruh Pada yang lainnya. Kolaborasi ulama dan umara yang adil dan bijaksana, tidak hanya menghasilkan tata kelola pemerintahan yang efektif, Tetapi juga dapat menjadi teladan Untuk rakyat yang mereka pimpin.

Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Prof Syamsul Ma’arif mengatakan, keakraban kaum ulama Didalam unsur pemerintahan Di Indonesia, sebenarnya sudah dimulai Didalam masa perjuangan kemerdekaan. Kala itu, para kiai ikut menyerukan ribuan santrinya Sebagai ikut berjihad mengusir penjajah Didalam Bumi Pertiwi.

“Hubungan ulama dan umara Di indonesia begitu kuat, dan ini sudah berlangsung Dari lama. Hal ini bisa tergambar Didalam seruan Mbah Hasyim Asy’ari Di masa perjuangan, yang berbunyi ‘hubbul wathan minal iman’ artinya ‘cinta Bangsa atau nasionalisme adalah Pada Didalam keimanan'” kata Prof Syamsul Di Semarang, Rabu (26/6/2024).

Menurutnya, ulama yang Memiliki kedekatan tertentu Didalam pemerintah tidak bisa langsung dijustifikasi sebagai suatu kezaliman. Apalagi jika menelisik akar historis simbiosis keduanya yang sudah tertanam, Justru Sebelumnya Indonesia dinyatakan merdeka.

Alasan lainnya adalah belum tentu hasil akhir Didalam kolaborasi keduanya pasti menghasilkan kemudharatan Untuk rakyat Indonesia. Umumnya, kolaborasi yang terjadi justru menghasilkan perundang-undangan dan tata kelola Bangsa yang lebih komprehensif Sebab melibatkan ulama-ulama yang menjadi corong kepentingan Komunitas.

Prof Syamsul yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Koordinasi Upaya Mencegah Kekerasan Politik (FKPT) Jawa Ditengah periode 2022-2025 ini menyebutkan, eksistensi Indonesia sebagai Bangsa multikultural turut didukung Dari para kiai dan ulama yang mampu mengakomodasi berbagai golongan Kearifan Lokal Dunia dan kepercayaan.

“Ulama moderat adalah kalangan yang lebih luwes Di menyikapi perbedaan dan dinamika Indonesia sebagai suatu bangsa. Wajar jika Sesudah Itu Di perkembangannya, mereka Memiliki kedekatan tersendiri Didalam Pemerintah Indonesia. Ulama moderat tidak hanya bicara Di koridor hukum agama semata, Tetapi juga bisa menempatkan kaidah agama Di bingkai kenegaraan Indonesia,” kata Prof Syamsul.

Akademisi yang pernah menjabat sebagai Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kota Semarang ini menilai adanya upaya delegitimasi Didalam kalangan tertentu Pada ulama moderat dan para santri. Walaupun demikian, Prof. Syamsul menganggap bahwa narasi yang menyudutkan ini biasa terjadi Di Bangsa Kedaulatan Rakyat dan cukup ditanggapi Didalam santai.

“Yang Berhubungan Didalam Didalam adanya upaya delegitimasi ulama moderat, khususnya Didalam kalangan Nahdlatul Ulama yang Disorot ‘cinta dunia’ Sebab kedekatannya Didalam Pemerintah, kita cukup tanggapi Didalam santai saja. Bisa Karena Itu ungkapan itu keluar Sebab rasa cemburu pihak tertentu Pada kerja sama yang baik Antara ulama dan umara,” ujarnya.

Prof Syamsul berpendapat, mereka yang kini dilirik pemerintah Sebagai menempati posisi strategis Di Indonesia bukanlah murni kedekatan personal semata, Tetapi juga Didalam kecakapan pribadi dan karakter yang dapat diandalkan. Lebih Dar Iitu, Didalam diberi wewenang yang lebih luas, kalangan agamis yang moderat juga Disorot bisa Memberi manfaat dan pengaruh positif Didalam lebih luas.

“Menurut saya, justru Berencana Lebih baik jika pengelolaan sumber daya dan kepentingan Bangsa diserahkan Di orang-orang yang Memiliki ilmu agama yang mumpuni, daripada diserahkan Di orang yang Standar agamanya Diperjuangkan, atau Justru tidak beragama,” imbuhnya.

Walaupun demikian, Prof Syamsul juga tidak menampik bahwa ilmu agama dan kedekatan Didalam Pemerintah tidak bisa dijadikan modal tunggal Sebagai mempromosikan diri seseorang, tanpa dibekali kemampuan pendukung lainnya. Komunitas juga dihimbaunya agar tidak terlalu cepat menilai kapasitas seseorang atau kelompok tanpa mengetahui keseluruhan latar belakangnya.

“Rakyat Indonesia jangan mudah termakan narasi yang bernuansa dikotomis dan memecah belah persatuan bangsa. Kepercayaan Pemerintah Indonesia sebagai penyelenggara Bangsa Pada ulama nusantara Di pengelolaan hajat hidup orang banyak adalah bukti Didalam kontribusi nyata kalangan yang moderat Di beragama. Peran ulama dan umara yang berkelindan justru dapat berfungsi sebagai pengingat serta kontrol sosial dan politik Antara satu Didalam lainnya,” kata Syamsul Maarif.