Tanyakan Di Wakil Rakyat, Menko Polhukam

JAKARTA – Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi) Menyambut Baik adanya Penilaian Yang Terkait Bersama Revisi Undang-Undang (RUU) TNI-Polri yang Dikatakan bermasalah. Jokowi pun tak Memberi penjelasan dan menyerahkannya Di Wakil Rakyat.

“Coba ditanyakan Di Wakil Rakyat tanyakan Di Menko Polhukam,” kata Jokowi Untuk keterangannya Di Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/7/2024).

Diberitakan Sebelumnya Itu, RUU TNI-Polri tidak Akansegera membuka Potensi Bagi prajurit aktif Bagi terjun politik praktis . Hal ini ditegaskan Bersama Pembantu Pemimpin Negara Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keselamatan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto.

Awalnya Hadi mengakui, RUU TNI-Polri Akansegera memperluas jabatan prajurit TNI Di kementerian dan lembaga. Akan Tetapi dia memastikan, TNI tidak Akansegera menyentuh ranah politik.

“Tugas TNI Di kementerian lembaga itu adalah bukan Bagi kepentingan politik praktis, tapi adalah Bagi menjawab kebutuhan Untuk kementerian lembaga dan sesuai Bersama Keputusan Pemimpin Negara,” kata Hadi kepada wartawan, Kamis (11/7/2024).

Hadi pun mencontohkan, Untuk mengatasi persoalan ketahanan laut, anggota TNI Angkatan Laut (AL) bisa ditempatkan Di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Diperlukan keahlian Untuk bidang kelautan, maka diperlukan ahli-ahli Untuk TNI AL,” ucapnya.

Hadi juga menegaskan, RUU TNI-Polri berbeda Bersama dwifungsi ABRI Ke masa orde Terbaru. Lantaran prajurit TNI tidak Memiliki dua fungsi Lini Di – Keselamatan dan kekuatan sosial politik.

“Sekarang TNI tidak Memiliki wakil Wakil Rakyat. sudah tidak ada lagi dwifungsi, itu adalah masa lalu Dibagian Untuk perjalanan sejarah,” jelasnya.

“Karena Itu Untuk pembahasan nanti, tidak Akansegera masuk kepada norma-norma itu dan isinya juga tidak Akansegera seperti itu,” sambungnya.

(maf)