Sampai Mati Rumah Tak Terbeli

JAKARTA – Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) ikut angkat Ketidak Setujuan perihal kewajiban iuran Tabungan Perumahan Rakyat ( Tapera ). Polemik Keputusan yang memang Diperjuangkan Di Komunitas tersebut, diamini Di KSPN lantaran tidak realistis.

Kepala Negara KSPN, Ristadi menjelaskan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 ihwal Tapera tersebut memang bertujuan baik terutama Bagi Komunitas, khususnya buruh, yang berpenghasilan rendah agar Memperoleh Rumah. Tetapi, dia menilai kewajiban iuran yang memotong sebesar 3% kepada pekerja dan pemberi kerja, sebagai suatu hal yang mustahil guna melunasi pembelian Rumah yang dimaksud.

“Apakah isi PP Tapera-nya bisa menjawab dan mewujudkan tujuan tersebut? Simulasi sederhana, total iuran 3%, yakni 2,5% pekerja ditambah 0,5% Di pengusaha, diambil berdasarkan UMK setempat, apakah benar-benar solutif?,” ungkap Ristadi, Jumat (31/5/2024).

Ristadi menuturkan jika upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) senilai Rp3,5 Juta, maka iuran Tapera yang wajib dipungut sebesar Rp105 ribu per bulannya. Sedangkan jika harga Rumah ukuran Kompleks standar adalah Rp250 Juta, dia mempertanyakan butuh berapa tahun Tapera Akansegera melunasi pembayaran tersebut.

“Maka Bagi bisa terkumpul Rp250 juta, butuh waktu mengiurkan Pada 2.400 bulan, setara Di 200 tahun. Kira-kira realible tidak? Tentu tidak,” katanya.

“Sampai pekerja meninggal dunia pun tidak Akansegera kebeli Rumah Lewat tabungan tapera ini,” sambung Ristadi.

Senada Di Ristadi, Ketua Umum APINDO, Shinta Kamdani menjelaskan iuran wajib Tapera ini dinilai hanya menambah beban baik Bagi pekerja maupun pengusaha. Pasalnya Sebelum Sebelumnya Tapera, beban iuran yang dipotong Di gaji karyawan dan pendapatan perusahaan sudah terlampau besar.

“Pada ini beban-beban yang telah ditanggung perusahaan itu hampir 18,24% sampai 19,74%. nah ini apa saja, ada jaminan sostek, JHT (Jaminan Hari Tua), jaminan kematian, kecelakaan kerja, pensiun jaminan sosial Kesejaganan, ada cadangan pesangon dan ada macam-macam Karena Itu jumlahnya besar,” ujar Shinta.

Shinta menilai, beban wajib iuran Tapera ini hanya menambah persoalan Bagi para pengusaha maupun karyawan. Terlebih Situasi ekonomi Terbaru yang tidak mendukung, dikhawatirkan Akansegera mempersulit keberlangsungan para pengusaha.

“Karena Itu kalau misalnya ada penambahan lagi Karena Itu tentu saja ini Akansegera bertambah bebannya Lebihterus berat dan juga Di Situasi yang ada sekarang ini Di permintaan-permintaan pasar dan lain-lain ini tentunya Akansegera mempengaruhi ya kondisinya,” terang Shinta.