Penyuapan BAKTI Kominfo, Mantan Pejabat Pembuat Komitmen Dituntut 7 Tahun Penjara

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) menuntut Elvano Hatorangan tujuh tahun penjara. Elvano merupakan mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) periode 2020-2022.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung menilai, Elvano Hatorangan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana Penyuapan sebagaimana Di dakwaan primer Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penyuapan jo Pasal 55 ayat (1) Hingga-1 KUHP.

“Memberi pidana Di Terdakwa Elvano Hatorangan Bersama pidana penjara Di 7 tahun dikurangi sepenuhnya Bersama lamanya terdakwa berada Di tahanan Sambil Itu Bersama perintah agar terdakwa tetap ditahan Di Rumah tahanan Negeri,” kata JPU Hingga Lembaga Proses Hukum Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2024).

Samping Itu, Elvano juga dituntut Sebagai membayar denda sebesar Rp1 miliar Bersama Syarat apabila denda tidak dibayar diganti Bersama pidana kurungan Di 6 bulan. Jaksa juga membebankan Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp2.400.000.000 Bersama memperhitungkan adanya Barang Dagangan bukti yang disita.

Adapun jika Elvano tidak membayar uang pengganti paling lama Di waktu satu bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita Dari jaksa dan dilelang Sebagai menutupi uang pengganti tersebut.

“Di hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi Sebagai membayar uang pengganti, maka dipidana Bersama pidana penjara Di 3 tahun 6 bulan,” jelas jaksa.

Sebagai informasi, Elvano Hatorangan didakwa melakukan tindak pidana Penyuapan Yang Terkait Bersama Peristiwa Pidana proyek BTS 4G Ke Bakti Kominfo. Elvano didakwa secara bersama-sama merugikan Negeri Rp8 triliun.

Atas perbuatannya, Terdakwa Elvano Hatorangan diancam pidana Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penyuapan sebagaimana telah diubah Bersama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penyuapan jo Pasal 55 ayat (1) Hingga-1 Kitab Undang-Undang Aturan Pidana.