Jelang Pemungutan Suara Kepala Daerah Serentak 2024, Kemenag Siapkan Langkah Cegah Konflik

JAKARTA – Pemilihan kepala Lokasi (Pemungutan Suara Kepala Daerah Serentak) Berencana dihelat Di November 2024 mendatang. Berkaca Di kontestasi politik Sebelumnya, potensi konflik Di memanfaatkan sentimen agama masih menjadi ancaman.

Untuk itu, Kementerian Agama (Kemenag) merencanakan sejumlah langkah Untuk Mengharapkan potensi konflik yang Mungkin Saja terjadi.

“Sekarang sudah menghangat lagi suasana Ke Lokasi menjelang Pemungutan Suara Kepala Daerah Serentak Ke November nanti. Kita segera Merangsang upaya Upaya Mencegah konflik Di merekatkan kembali barisan,” ujar Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Adib Untuk kegiatan Sekolah Penyuluh dan Penghulu Aktor Atau Aktris Resolusi Konflik 2024 Ke Jakarta, Senin (15/7/2024).

“Kita telah Memperoleh instrumen penting Upaya Mencegah konflik, yaitu KMA Nomor 332 Tahun 2023. Semua aparatur Kemenag pusat sampai Lokasi, harus menjalankannya,” sambungnya.

Adib menuturkan pemerintah telah Memperoleh sistem Untuk menangani sejumlah konflik yang terjadi Ke Komunitas. Menurutnya, sistem tersebut Berencana optimal jika terdapat SDM yang mampu menjalankannya.

“Sebuah sistem bisa optimal jika ada SDM yang menjalankannya. Agen-agen atau Aktor Atau Aktris resolusi konflik itulah yang Berencana menjalankan sistem itu,” ungkapnya.

Dikatakan Adib, Untuk membangun harmoni Ke Ditengah Komunitas, diperlukan sinergi Ke internal Kemenag Di pusat dan Lokasi, hingga kerja sama lintas instansi. “Misalnya Di mulai Kepolisian, TNI, Kesbangpol (Kemendagri), hingga Kejaksaan. Kita coba membangun kolaborasi Di instansi-instansi Yang Berhubungan Di,” jelasnya.

Menurut Adib, kerja sama tersebut harus dimulai Di tingkat pusat Lewat MoU. Supaya, stakeholder Ke Lokasi dapat langsung menjalankan tugasnya.

“Nanti, kita lakukan piloting Ke beberapa Lokasi. Supaya jika sudah bulat, kita terapkan secara nasional. Ujungnya, kita Memperoleh Peta Nasional Bangun Harmoni,” tuturnya.

Adib menambahkan, Keselamatan, ketenteraman, dan harmoni menjadi modal Untuk membangun bangsa. “Ada dua yang dibutuhkan, yakni penguatan moderasi beragama dan mitigasi konflik bernuansa keagamaan,” pungkasnya.