Apindo Tolak Pungutan Tapera, Bikin Sengsara Pengusaha dan Pekerja

JAKARTA – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menolak Keputusan Tabungan Perumahan Rakyat ( Tapera ) yang menjadi iuran wajib baik Bagi pekerja maupun perusahaan. Apindo menegaskan Tapera hanya menambah beban iuran yang Sebelumnya sudah diambil Lewat jaminan sosial, Kesejaganan hingga pesangon sekira 18,24% sampai 19,74%.

Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani menjelaskan iuran wajib Tapera ini dinilai hanya menambah beban baik Bagi pekerja maupun pengusaha. Pasalnya Dari Sebelumnya Tapera, beban iuran yang dipotong Untuk gaji karyawan dan pendapatan perusahaan sudah terlampau besar.

“Pada ini beban-beban yang telah ditanggung perusahaan itu hampir 18,24% sampai 19,74%. Nah ini apa saja, ada Jamsostek, JHT (Jaminan Hari Tua), jaminan kematian, kecelakaan kerja, pensiun jaminan sosial Kesejaganan, ada cadangan pesangon dan ada macam-macam Di Sebab Itu jumlahnya besar,” ujar Shinta selepas jumpa pers Hingga kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (31/5/2024).

Shinta menilai, beban wajib iuran Tapera ini hanya menambah persoalan Bagi para pengusaha maupun karyawan. Terlebih Situasi ekonomi Terbaru yang tidak mendukung, dikhawatirkan Akansegera mempersulit keberlangsungan para pengusaha.

“Di Sebab Itu kalau misalnya ada penambahan lagi Di Sebab Itu tentu saja ini Akansegera bertambah bebannya Lebih berat dan juga Di Situasi yang ada sekarang ini Di permintaan-permintaan pasar dan lain-lain ini tentunya Akansegera mempengaruhi ya kondisinya,” terang Shinta.

Shinta menambahkan pihaknya menganjurkan, jika Tapera sifatnya berbentuk tabungan sebaiknya berbentuk sukarela Bagi para pekerja.

“Kalau namanya tabungan ya sukarela aja. Di Sebab Itu tidak perlu mengharuskan pemberi kerja dan pekerja Bagi membayar iuran. Di Sebab Itu itu kalau silahkan buat sukarela,” ujarnya.

Di Itu, Shinta mengatakan Apindo juga mempertanyakan peran BPJS Ketenagakerjaan yang Di ini sudah diterapkan Di memotong gaji pekerja sebagai bentuk jaminan sosial dan Kesejaganan. Dia menjelaskan Untuk BPJS ketenagakerjaan terdapat Jaminan Hari Tua (JHT) yang 30% anggarannya dapat dimanfaatkan Bagi layanan tambahan.

“Itu sudah hampir Rp136 triliun. Untuk total 30 persen Untuk total JHT. Di Sebab Itu menurut kami iuran Tapera ini buat apa? Ada iuran tambahan lagi,” jelas Shinta.

Sebagai informasi, Ri Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang ditetapkan Ke tanggal 20 Mei 2024.

Besaran simpanan peserta ditetapkan sebesar 3% Untuk gaji atau upah peserta dan penghasilan Bagi peserta pekerja mandiri. Bagi peserta pekerja ditanggung bersama pemberi kerja sebesar 0,5% dan pekerja sebesar 2,5%.