Pemerintah, Wakil Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah Sepakati Naskah Revisi Aturantertulis KSDAHE, Ini Penjelasannya

JAKARTA – Revisi Undang-Undang (Aturantertulis) Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem (Aturantertulis KSDAHE) hampir selesai. Untuk Pertemuan Kerja Pejabat Tingginegara Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) bersama Komisi IV Wakil Rakyat, Untuk rangka Pengambilan Keputusan Pembahasan tentang Revisi Aturantertulis KSDAHE telah Memperoleh persetujuan pendapat mini Fraksi dan Dewan Perwakilan Daerah, Kamis13 Juni 2024.

Aturantertulis Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE telah menjadi dasar hukum penyelenggaraan KSDHE Pada lebih Didalam 30 tahun, menjadi dasar dan acuan utama Untuk pengelolaan sumber daya alam hayati Indonesia Melewati tiga pilar konservasi.

Tiga pilar tersebut yaitu, perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pejabat Tingginegara LHK Siti Nurbaya mengatakan, konservasi ekosistem sumber daya hayati dan genetik sangat vital Bagi kehidupan manusia, Bagi itu diperlukan pengaturan yang bertujuan Bagi melestarikan dan melindungi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, sekaligus Untuk upaya peningkatan Kesejajaran, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam hayati, dan pelibatan Komunitas Didalam tidak mengabaikan karakteristik dan keberlangsungan hidup ekosistem.

“Revisi Aturantertulis Nomor 5 Tahun 1990 menjadi penting Untuk upaya menjaga relevansi prinsip-prinsip konservasi, yang diperkuat implementasinya Didalam Situasi hingga Di ini. Terima kasih Untuk proses yang cukup panjang dan cukup berat, sebanyak 24 Pasal Didalam total 45 Pasal Untuk Aturantertulis Nomor 5 Tahun 1990 tetap dipertahankan,” kata Pejabat Tingginegara Siti Nurbaya Untuk keterangannya, Sabtu (15/6/2024).

Sebagaimana penyampaian laporan Panja, dikatakan Pejabat Tingginegara Siti Nurbaya, semangat penguatan Aturantertulis Nomor 5 Tahun 1990 telah disarikan dan dirumuskan juga berkenaan Didalam tantangan keterbatasan penyidikan dan Pembatasan yang belum optimal.

“Melewati pembahasan intensif Pertemuan-Pertemuan panitia kerja, Skuat Perumus dan Skuat Sinkronisasi, secara keseluruhan terjadi perubahan Pada 21 Pasal Untuk Aturantertulis Nomor 5 Tahun 1990, Didalam esensi kebaharuan, mencakup terutama, yaitu pengaturan kegiatan konservasi Hingga KSA dan KPA, kawasan konservasi Hingga perairan, Daerah pesisir, dan pulau-pulau kecil (KKPWP3K), dan Areal Preservasi, yang diharapkan dapat memperkuat penyelenggaraan KSDAHE Ke kawasan-kawasan tersebut,” ucapnya.

Hingga Di Itu, atas perhatian penuh Didalam Pimpinan dan Anggota Komisi IV Wakil Rakyat RI Pada ekosistem penting Hingga luar kawasan hutan konservasi dan hutan Bangsa, yang Bagi itu telah diformulasikan Untuk format Terbaru Ke RUU KSDAHE Didalam tujuan Bagi menjamin penerapan prinsip konservasi Hingga luar areal KSA, KPA dan KKPWP3K, Melewati pengaturan Areal Preservasi.

“Didalam Sebab Itu, ekosistem penting termasuk keberadaan tumbuhan dan satwa liar Hingga luar KSA, KPA, dan KKPWP3K Merasakan kepastian hukum Untuk pengelolaannya Hingga Didepan,” tuturnya.

Berikutnya kata Pejabat Tingginegara Siti, penguatan larangan, Pembatasan dan pidana, telah berhasil dirumuskan Bagi menjaga keutuhan KSA dan KPA Didalam norma larangan tindak pidana Hingga bidang tumbuhan dan satwa liar termasuk kejahatan yang mempergunakan media sosial.