Diskusi Kelompencapir Sebut Perlunya Harmonisasi Peraturan Syariah

JAKARTA – Kelompok Notaris Pendengar, Pembaca dan Pemikir (Kelompencapir) Mengadakan diskusi Di tema Penerapan Prinsip Syariah Ke Perjanjian Pembiayaan Untuk Rangka Standarisasi Akta. Diskusi ini diselenggarakan Ke Hotel Manhattan, Jakarta, Kamis 13 Juni 2024.

Founder Kelompencapir, Dewi Tenty Septi Artiany menyampaikan, diskusi kali ini merupakan bentuk keprihatinan Yang Berhubungan Di adanya praktik pembiayaan syariah yang belum menerapkan prinsip syariah Sambil Kelompok yang memilih transaksi syariah berharap pilihannya adalah sesuai Di syariat agama islam .

“Maka tidak heran apabila Untuk mengejar suatu pencapaian perbankan menerapkan transaksi syariah masih berupa gimmick saja, belum sampai Hingga esensi Di syariah itu sendiri,” kata Dewi Untuk keterangannya, Sabtu (15/6/2024).

Sambil Dirjen AHU Kementerian Hukum dan Ham (Kemenkumham), Cahyo Rahadian yang diwakili Dari Constantinus Kristomo menyampaikan, sebagai Bangsa Di muslim terbesar Ke dunia (prosentase 87,1 persen) Di total jumlah penduduk Indonesia, perbankan dan lembaga keuangan syariah merupakan salah satu pilar terpenting.

“Tetapi jika dicermati Kunci sukses Bangsa-Bangsa Ke dunia Untuk Membuat potensi keuangan berbasis syariah, adalah adanya kepastian hukum Untuk investor,” ujarnya.

Imbang diskusi Hingga 53 Kelompencapir itu, selain Memperkenalkan Cahyo Rahadian, Dirjen AHU Kemenkumham, juga mengundang, Dr Dian Ediana Rae Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan & Anggota Dewan Komisioner OJK.

Ke Samping Itu hadir juga Endang Setyowati SH,MH ( Partner Ke AZP Legal Consultant), Dr. Widyaningsih, SH,MH (Dosen FH UI), AH Azharuddin Lathif, M.AG, MH (Dewan Syariah Nasional) dan Nyimas Rohmah (Direktur Pengaturan dan Pembuatan Perbankan Syariah OJK) Di moderator Fessy Alwi dan pembaca kesimpulan Levi Valerina.

Menurut Cahyo, notaris perlu mencermati dan mampu Menyediakan pendapat hukum serta pemahaman kepada para pihak sesuai Di kewenangan yang Ke miliki Dari notaris Untuk mewujudkan kepastian dan rasa aman Untuk para pihak, maupun notaris sendiri.

“Untuk praktik banyak regulasi yang simpang siur, membuat para praktisi Ke perbankan syariah seperti halnya notaris, tidak terjepit Ke Di-Di, Lantaran itu perlu didorong adanya harmonisasi dan sinkronisasi antar regulasi, dan harus dipecahkan bersama-sama,” jelas Dirjen AHU.

Ia menyarankan, Sebagai dibuat Kertas kerjauntuk penyesuaian dan penyelarasan Prototipe Untuk standarisasi akad-akad syariah sebagai kontribusi kepada Kelompok.