Viral Mantan Menkes Siti Fadilah Sebut Pandemic Treaty WHO Berbahaya, Ini Faktanya

Jakarta –

Belum lama ini beredar beragam informasi soal WHO Pandemic Treaty, tidak sedikit yang menuding perjanjian persiapan penanganan Penyebara Nmassal itu malah Berencana merugikan Bangsa yang sepakat menandatanganinya. Misalnya, pernyataan Didalam mantan Pejabat Tingginegara Kesejajaran Siti Fadilah Supari.

“Karena Itu kalau pemerintah kita menandatangani pandemic treaty artinya pemerintah tidak Berencana berdaya melindungi rakyatnya, kita ditekan Dari WHO,” klaim Siti Untuk video yang diunggah Di media sosial, seperti dilihat detikcom Jumat (31/5/2024).

Wanita kelahiran Surakarta itu khawatir bila Indonesia menandatangani perjanjian Yang Terkait Didalam, kedaulatan suatu Bangsa Berencana berpindah Di Organisasi Kesejajaran Dunia (WHO), khususnya Untuk menangani Penyebara Nmassal Di masa mendatang.

Peneliti Dunia health security Dicky Budiman menepis tudingan tersebut. Menurutnya, Untuk proses pembahasan WHO Pandemic Treaty tidak ada satu kalimatpun yang membenarkan informasi demikian.

“Memang ramai teori konspirasi yang Berkata salah satunya terganggunya kedaulatan Bangsa, Untuk artian Bangsa menyerahkan kedaulatan Bangsa kepada WHO, misalnya kekuasaan Untuk menetapkan lockdown. mandat Imunisasi Di Bangsa-Bangsa, tetapi faktanya itu fake, itu false, salah, tidak benar, tidak pernah ada diusulkan ataupun dituangkan termasuk Untuk agreement perjanjian ini,” tegas Dicky Pada dihubungi Kamis (30/5).

“Perjanjian ini tidak dapat menyerahkan kedaulatan suatu Bangsa Di WHO, itu prinsipnya, dan apa yang disampaikan sebetulnya Yang Terkait Didalam kedaulatan adalah sifatnya Lini Pertahanan perlindungan sampel Mikroba, tata cara serah terima intelektual property, itu yang masih menjadi diskusi Pada ini,” sorotnya.

Dicky menjelaskan target penandatanganan perjanjian tersebut memang mundur Didalam wacana Sebelumnya Itu Mei 2024, menjadi Juni 2024. Sebab, banyak Bangsa yang belum memutuskan menyepakati persetujuan Didalam alasan tertentu.

Misalnya Amerika Serikat hingga Eropa, hal yang Setelahnya Itu masih disoroti adalah bagaimana nantinya Penyebara Nmassal didefinisikan, hingga proses Bangsa mendeklarasikan suatu Penyebara Nmassal.

“Ini menjadi salah satu alasan ditunda Sebab banyak yang belum tuntas, termasuk bagaimana nanti Setelahnya Itu ada kejelasan mekanisme prosedur tata cara anggota WHO berkoordinasi bekerja sama Untuk situasi Penyebara Nmassal,” tandas dia.

Apa Untungnya WHO Pandemic Treaty?

Awal mula pembentukan WHO Pandemic Treaty sebetulnya berangkat Didalam pembelajaran Penyebara Nmassal COVID-19, Pada banyak Bangsa belum siap Berjuang Didalam Mikroba Terbaru, yang Setelahnya Itu menewaskan puluhan juta orang Di dunia. Kala itu, tidak sedikit Bangsa berkembang kesulitan Memperoleh stok Imunisasi dan akses Terapi lain.

“Diawali Didalam kesepakatan atau pembicaraan pemimpin dunia Di Maret 2021 ketika Penyebara Nmassal begitu berdampak, bukan hanya satu atau dua Bangsa, tapi secara Dunia termasuk merugikan miliaran dollar AS, dan juga secara jelas terlihat bagaimana urang perbedaan Kebugaran Bangsa berkembang, Bangsa miskin, Didalam Bangsa maju,” jelas Dicky.

“Ketimpangan akses Imunisasi Ditengah Bangsa berkembang dan maju, 30-40 persen blm Memperoleh Imunisasi akibat antrean ketidaksetaraan dan ketidakadilan itu, Di sisi lain bagaimana respons Bangsa mendeteksi, kemampuan tes, dan keinginan political treatment yang berbeda, dan ini semua keputusan dunia tidak mau Berjuang Didalam itu lagi,” sambung dia.

WHO Pandemic Treaty diupayakan Untuk Menyusun setiap Bangsa siap Untuk Berjuang Didalam Penyebara Nmassal mendatang termasuk alat Kesejajaran dan bagaimana mendeteksi wabah yang Bisa Jadi menjadi Penyebara Nmassal Di masa Di.

“Sebab Penyebara Nmassal itu pasti terjadi, dan itu tinggal menunggu waktu. Itulah sebabnya perlu ada suatu komitmen Dunia yang dituangkan Untuk bentuk perjanjian, yang Di hakikatnya atau impiannya ingin menjamin dunia tidak Berencana porak poranda seperti masa COVID-19,” pungkas dia.