Soal Pasokan 30 Juta Barel Migas Bersama UEA, Legislator Ingatkan Jangan Ada Udang Ke Balik Batu

JAKARTA – Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat RI Rivqy Abdul Halim Merespons Positif Ide Uni Emirat Arab (UEA) menyalurkan Pemberian 30 juta barel Migas mentah gratis kepada Indonesia. Akan Tetapi, ia mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru Memperoleh Pemberian tersebut tanpa memastikan kejelasan skema, persyaratan, serta kepentingan yang menyertainya.

Menurutnya Pemberian energi Ke Ditengah dinamika Politik Global dan ketidakpastian harga Migas dunia tentu menjadi Kemungkinan Untuk Indonesia Sebagai memperkuat ketahanan energi nasional. Meski demikian, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap kerja sama internasional tetap berlandaskan kepentingan nasional dan tidak menimbulkan konsekuensi yang merugikan Ke Lalu hari.

“Pemberian ini patut kita sambut positif. Akan Tetapi pemerintah, khususnya SKK Migas dan kementerian Yang Berhubungan Bersama, harus cermat. Kita perlu memastikan apa tujuan, mekanisme, dan konsekuensi Bersama Pemberian tersebut. Jangan sampai sesuatu yang terlihat gratis justru menyimpan kewajiban atau kepentingan yang belum kita perhitungkan,” ujar Rivqy Ke Jakarta, Rabu (28/10/2026).

Baca Juga: Cerita Bahlil Nego Beli Migas Sampai Afrika: Untung Warna Kulit Saya Sama

Ia menegaskan, prinsip kehati-hatian bukan berarti menolak Pemberian, melainkan memastikan setiap manfaat yang ditawarkan benar-benar nyata dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah perlu memeriksa aspek legalitas, Mutu Migas, skema pengiriman, kapasitas pengolahan Ke Di negeri, hingga transparansi pemanfaatannya.

“Yang harus kita pastikan bukan hanya minyaknya gratis, tetapi juga bagaimana Migas itu bisa masuk, diolah, dan memberi nilai tambah Untuk Indonesia. Semua harus jelas Dari awal, transparan, dan tidak Memangkas kedaulatan kita Di menentukan Keputusan energi,” katanya.

Baca Juga: Mengapa UEA Bayar Firma Intel Swiss Sebagai Identifikasi Para Pembangkang?

Rivqy juga meminta pemerintah menghitung secara terbuka dampak Pemberian tersebut Di kebutuhan Pembelian Barang Bersama Luar Negeri Migas, biaya pengadaan energi, beban Bantuan Pemerintah dan kompensasi energi, serta Kemakmuran keuangan Bangsa. Bersama Cara Itu, manfaat ekonomi yang diperoleh dapat diukur secara konkret, bukan sekadar menjadi kabar baik Ke atas Alattulis.