Menkes BGS Bukan Praktisi Medis, Bisakah ‘Nyalon’ Karena Itu Dirjen WHO? Ini Kata Pakar

Jakarta –

Latar Di Pembantu Presiden Tim Menteri Kesejaganan RI Budi Gunadi Sadikin (BGS) yang merupakan lulusan Fisika Nuklir dan lama berkarier Di dunia perbankan kembali mencuat. Kali ini, status non-Praktisi Medis tersebut diprediksi menjadi bahan perdebatan Di pencalonannya sebagai Direktur Jenderal Organisasi Kesejaganan Dunia (WHO) 2027-2032.

Mantan panel ahli WHO, Dicky Budiman, menyebutkan bahwa Topik latar Di medis Berencana selalu menjadi sorotan utama Di komunitas Kesejaganan Internasional. WHO Di dasarnya merupakan lembaga yang menetapkan norma teknis dan ilmiah internasional.

“WHO itu menetapkan norma teknis ilmiah, seperti pedoman klinis, respon wabah, dan Keselamatan Terapi. Ini butuh kredibilitas ilmu Kesejaganan yang tinggi agar bisa diterima Dari 194 Negeri anggota dan komunitas ilmiah dunia,” tutur Dicky kepada detikcom, Sabtu (29/8/2026).

Dicky memaparkan, posisi Dirjen WHO secara historis hampir selalu diisi Dari figur berlatar Di Praktisi Medis atau ahli Kesejaganan Komunitas. Sosok Dirjen WHO Pada ini, Tedros Adhanom Ghebreyesus, juga Memperoleh rekam jejak kuat Di bidang Kesejaganan publik.

Meski begitu, Dicky menegaskan bahwa sosok Bersama latar Di non-Praktisi Medis bukan berarti tidak bisa memimpin organisasi Kesejaganan Internasional. Menurutnya, Di praktik operasionalnya, jabatan Dirjen WHO lebih banyak menyangkut fungsi manajerial, Politik Luar Negeri, dan politik.

Dirjen WHO bertanggung jawab mengelola Biaya birokrasi yang sangat besar Bersama membawahi lebih Di 8.000 staf Di seluruh dunia. Di Di Itu, tugas utamanya adalah melakukan Dialog Antar Negara tingkat tinggi antarnegara anggota, bukan melakukan praktik klinis.

“Banyak organisasi Kesejaganan Internasional yang tetap efektif dipimpin Dari figur non-medis. Kuncinya ada Di keberadaan Skuat teknis yang sangat kuat Di bawah pimpinan tersebut,” jelas Dicky.

Untuk menutup celah legitimasi teknis, Dicky menyarankan agar BGS nantinya ditopang Dari Skuat pakar yang solid, seperti penguatan peran Chief Scientist Officer (CSO). Hal ini penting Untuk menjaga wibawa ilmiah WHO Di mata dunia.

Dicky menilai latar Di non-medis BGS sebenarnya tetap relevan jika diletakkan Di fungsi yang tepat. Bangku puncak WHO membutuhkan arah Keputusan strategis dan Politik Luar Negeri, sedangkan urusan teknis medis diserahkan kepada jajaran ahli.

“Karena Itu kalau ditanya relevan atau tidak, keduanya relevan tapi Untuk fungsi berbeda. Legitimasi teknis itu butuh Skuat atau CSO yang kuat, Sambil Dirjen fokus Di arah Keputusan dan Politik Luar Negeri Internasional,” tutupnya.