Bangun Kawasan Perbatasan Negeri Dari Sebab Itu Tugas Besar

JAKARTA – Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) kembali Melakukan Diskusi Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negeri Tahun 2020-2024 Hingga The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (6/6/2024). Kegiatan dihadiri Menko Polhukam Hadi Tjahjanto selaku Ketua Pengarah BNPP dan Pembantu Ri Di Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang juga Kepala BNPP.

Tito menegaskan Pembuatan kawasan perbatasan merupakan tugas yang sangat besar. Kegiatan ini Menilai apa yang sudah dikerjakan BNPP Hingga tahun 2020-2024 Lalu merencanakan apa yang Berencana dikerjakan BNPP periode 2025-2029.

Sesuai visi dan misi Ri Joko Widodo (Jokowi) tentang “Membangun Indonesia Di Pinggiran”, BNPP berkomitmen Di Membuat kawasan perbatasan Lewat pembangunan Pos Lintas Batas Negeri (PLBN)

“Ini sudah dilaksanakan ada 15 PLBN yang dibangun dan membanggakan kita. Sebanyak 8 PLBN sudah beroperasional penuh dan diresmikan, tinggal 7 PLBN yang belum diresmikan Bersama 5 PLBN Hingga antaranya sudah beroperasional serta 2 PLBN lagi Di tahap pembangunan,” kata Tito.

Hal ini berdasarkan Inpres 6 Tahun 2015 yang dilanjutkan Bersama Inpres 1 Tahun 2019, yang diterbitkan Dari Ri Jokowi mengenai percepatan pembangunan PLBN.

Menurut dia, aspek pembangunan kawasan perbatasan menjadi tugas besar dikarenakan Negeri Indonesia menjadi salah satu Negeri kepulauan terbesar Hingga dunia yang juga Memiliki garis pantai nomor 2 terpanjang Hingga dunia Setelahnya Kanada.

Dia berharap Bersama target pemerataan pembangunan ini Berencana menjadikan buffer zone Ke Lokasi kawasan perbatasan. Hal ini Berencana menjadikan Lokasi perbatasan menjadi Lebihterus kuat secara ekonomi.

Lewat Rakordal Pengelolaan Perbatasan Negeri Tahun 2020-2024 mampu memperkuat komitmen bersama mewujudkan perbatasan Negeri sebagai halaman Didepan dan beranda Negeri. Hal ini Berencana memperkuat penguatan kedaulatan dan keutuhan Area Negeri serta peningkatan Keadaan Komunitas Hingga kawasan perbatasan.

Di kiprahnya membangun kawasan perbatasan tidak terlepas Di kewenangan dan peran pemerintah Lokasi baik gubernur maupun bupati/wali kota.

Menurut dia, pembangunan kawasan perbatasan perlu diperkuat Bersama Keputusan Lokasi Di rangka mengharmonisasikan dan mensinergikan Inisiatif/kegiatan Lokasi.

“Sehubungan Bersama hal ini, saya meminta kepada seluruh gubernur dan bupati/wali kota sebagai anggota BNPP Menyediakan perhatian secara khusus dan serius Untuk penguatan kelembagaan yang mengawal perbatasan Hingga Lokasi. Lalu, Membagikan sebagian Biaya daerahnya Di kerangka percepatan membangun kawasan perbatasan yang lebih baik, berkembang, dan maju yang menggambarkan kebanggaan wajah bangsa Indonesia,” ungkap Tito.

(jon)