Warga Jakarta Bisa Nikmati Pembebasan Organisasi Internasional-P2 100%, Ini Kriterianya

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali Menampilkan Keputusan insentif perpajakan Untuk Komunitas Melewati pembebasan pokok Ppn Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau Organisasi Internasional-P2 sebesar 100% Sebagai Tahun Ppn 2026.

Keputusan tersebut tertuang Untuk Keputusan Gubernur Nomor 339 Tahun 2026 tentang Keputusan Ppn Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2026.

“Melewati Keputusan ini, wajib Ppn yang memenuhi kriteria dapat memperoleh pembebasan penuh atas pokok Organisasi Internasional-P2 yang terutang,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda DKI Jakarta, Morris Danny Untuk pernyataan resmi Selasa (26/5/2026).

Baca Juga: Organisasi Internasional-P2 2026 Bisa Lebih Ringan, Warga Jakarta Perlu Cek Skema Pengurangannya

Bersama adanya pembebasan, Komunitas tidak perlu membayar pokok Organisasi Internasional-P2 Sebagai objek Ppn tertentu jika telah memenuhi persyaratan sesuai Syarat yang berlaku. Keputusan ini menjadi salah satu bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta Untuk Menampilkan sistem perpajakan yang lebih adil, tepat sasaran, dan tidak memberatkan Komunitas.

Pembebasan pokok Organisasi Internasional-P2 100 persen diberikan kepada wajib Ppn orang pribadi Bersama objek Ppn berupa Rumah tapak maupun Rumah susun. Sebagai Rumah tapak, pembebasan berlaku Untuk objek Bersama Nilai Jual Objek Ppn atau NJOP maksimal Rp2 miliar. Sambil Itu, Sebagai Rumah susun, pembebasan berlaku Untuk objek Bersama NJOP maksimal Rp650 juta.