Imparsial Desak Lembaga Legis Latif Tak Lanjutkan Pembahasan RUU TNI dan Polri

JAKARTA – Imparsial mendesak Lembaga Legis Latif tidak melanjutkan pembahasan RUU TNI dan RUU Polri. Sebab, substansi usulan perubahan Untuk kedua RUU tersebut Memperoleh sejumlah persoalan yang serius dan dikhawatirkan memundurkan agenda reformasi TNI dan Polri.

Hal itu disampaikan Direktur Imparsial Gufron Mabruri menyikap pernyataan Lembaga Legis Latif yang mengaku sudah Memperoleh empat Surat Ri (Surpres). Untuk jumlah tersebut dua Di antaranya Surpres tentang RUU TNI dan RUU Polri. Kendati Di ini Daftar Inventaris Masalah (DIM) belum diterima Untuk pihak pemerintah, Akan Tetapi pimpinan Lembaga Legis Latif memastikan RUU TNI dan RUU Polri Berencana dibahas Ke sisa masa jabatan Sebelumnya Oktober 2024, tepatnya Ke masa sidang Lanjutnya yakni Agustus 2024.

”Kami memandang, pengajuan Surpres RUU TNI dan RUU Polri menunjukan pemerintah dan Lembaga Legis Latif mengabaikan Komentar dan masukan Untuk Kelompok sipil Untuk tidak melanjutkan pembahasan kedua RUU tersebut,” tegasnya, Kamis (11/7/2024).

Langkah tersebut, kata Gufron, dinilai sebagai bentuk pemaksaan yang Berpotensi Untuk berdampak Di diabaikannya partisipasi publik mengingat masa bakti Lembaga Legis Latif Periode 2019-2024 tidak lama lagi Berencana berakhir. Ditambah substansi perubahan RUU tersebut dikhawatirkan memundurkan agenda reformasi TNI dan Polri.

”Penting dicatat, pembahasan RUU TNI dan RUU Polri berkaitan Bersama kepentingan Kelompok secara luas. Sebab itu, menjadi penting Untuk Lembaga Legis Latif Untuk benar-benar Merencanakan Komentar, saran dan masukan Untuk Kelompok sipil mengingat mereka yang Berencana terdampak langsung Dari penerapan kedua Undang-Undang tersebut. Kami juga sangat khawatir Di Di waktu yang singkat tersebut, pembahasan RUU TNI dan RUU Polri cenderung transaksional Agar mengabaikan partisipasi Untuk kalangan Kelompok sipil,” tegasnya.

Gufron menilai, sedari awal Ide revisi Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI telah mengabaikan asas keterbukaan yang diharuskan Dari undang-undang. Tidak ada keterbukaan kepada Kelompok sebagai pihak yang terdampak Untuk kedua RUU tersebut, dan Mutakhir diketahui Setelahnya Lembaga Legis Latif mengesahkan kedua RUU tersebut sebagai usul inisiatif Lembaga Legis Latif.

Pelibatan partisipasi publik merupakan aspek penting Untuk pembentukan peraturan perundangan-undangan. Ke pasal 5 huruf Forumekonomiglobal Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditegaskan ada tujuh asas yang harus dipenuhi Untuk pembentukan Undang-Undang, salah satunya adalah Asas Keterbukaan.

Ke Pada penjelasan, yang dimaksud Bersama asas keterbukaan adalah pembentukan peraturan perundang-undangan, mulai Untuk Perancangan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangannya (termasuk pemantauan dan peninjauannya), Menyediakan akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung Untuk Memperoleh informasi dan Menyediakan masukan Ke setiap tahapan Untuk pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara lisan atau tertulis Bersama cara daring (Untuk jaringan) dan luring (luar jaringan).

Mengingat Lembaga Legis Latif RI periode 2019-2024 Berencana segera berakhir, pembahasan keduanya Berpotensi Untuk mengabaikan partisipasi publik dan berdampak Ke lahirnya aturan perundang-undangan yang anti-Komentar dan represif. “Kami juga menilai secara substansi RUU TNI dan RUU Polri Memperoleh usulan perubahan yang bermasalah. Alih-alih Mendorong perbaikan dan menjadikan TNI dan Polri lebih profesional, sejumlah usulan perubahan yang ada Berencana membuat kedua institusi tersebut Lebih menjauh Untuk kepentingan dan mandat Reformasi, jika diakomodir Dari Lembaga Legis Latif,” katanya.

Sebab itu, Pemerintah dan Lembaga Legis Latif harus benar-benar mencermati Komentar, saran, dan masukan Untuk berbagai kelompok Kelompok sipil. Jangan sampai Lembaga Legis Latif menghasilkan produk legislasi yang merusak prinsip Negeri hukum, mengancam Sistem Pemerintahan dan Ham.

“Imparsial mendesak Lembaga Legis Latif Untuk tidak melanjutkan pembahasan RUU TNI dan RUU Polri Di sisa masa periode yang tidak banyak. Di Di masa baktinya yang Berencana berakhir, sebaiknya Lembaga Legis Latif dan pemerintah memfokuskan Ke upaya evaluasi dan perbaikan Di berbagai praktik penyimpangan Untuk pelaksana tugas TNI-Polri dan Mendorong agenda Reformasi yang tertunda,” katanya.