Diduga Setop Seri Internasional, Perbasi Terancam Dituntut Rp21 Miliar

JAKARTA – Seri International Gunadarma Java International Basketball Tournament (GJIBT) bakal menggugat PP Persatuan Basket Seluruh Indonesia (Perbasi). Langkah ini diambil lantaran Perbasi Dikatakan sepihak menghentikan Seri itu yang membuat penyelenggara Bersama PT Kuy Digital Indonesia merugi. GIJBT rencananya digelar 1-7 Juli 2024, Tetapi batal.

CEO PT Kuy Digital Indonesia penanggung jawab GJIBT Suri Agung Prabowo mengungkapkan, Sebelum jauh-jauh hari pihaknya telah mengajukan permohonan Yang Berhubungan Bersama GJIBT Hingga PP Perbasi.

“Nah Ke 30 Mei 2024 kita juga telah Merasakan surat rekomendasi pelaksanaan GJIBT Bersama Kemenparekraf,” ujarnya, Rabu (10/7/2024).

Setelahnya itu, masalah bermunculan mulai Bersama tidak diresponsnya surat Dari Perbasi Jawa Barat, ketidakjelasan Hakim Laga Lapangan, hingga akhirnya Hakim Laga Lapangan yang telat hadir.

Padahal merujuk surat penugasan, setidaknya ada 17 Hakim Laga Lapangan, dua pengawas, dan seorang koordinator yang hadir. Tetapi, nyatanya hingga hari H hanya 6 Hakim Laga Lapangan dan seorang pengawas. “Begitu Ke lokasi pun Hakim Laga Lapangan-Hakim Laga Lapangan ini tidak siap memimpin Kejuaraan,” katanya.

Kuasa hukum PT Kuy Digital Indonesia Deolipa Yumara menduga ada unsur dugaan Kartu Kuning Perbasi Di Perkara Hukum Hukum ini. Dia menilai kejadian itu merupakan Kejahatan Finansial.

Bukan Hanya Itu, sikap arogansi membuat nama baik klien tercemar baik Di negeri maupun luar negeri.

Apalagi pembatalan itu membuat dirinya merugi hingga Rp21,2 miliar Bersama Rp1,2 miliar merupakan ganti rugi materil.

“Ini kan persoalan psikologis. Anak-anak (peserta) ini kan menderita nih, kita juga Ke sini menderita. Dari Sebab Itu imaterialnya bisa Dari Sebab Itu kita minta Rp20 miliar. Nah, totalnya Rp21,2 miliar. Kita Berencana menggugat Perbasi,” ujarnya.

Menyikapi ini, Ketua Bidang Legal Etik dan Disiplin PP Perbasi George Fernando Dendeng menegaskan pencabutan izin GJIBT Lantaran penyelenggara tidak mematuhi regulasi penyelenggaraan kegiatan.