Menkes Sebut Harga Terapi Ke Indonesia Lima Kali Lebih Mahal Dibandingkan Malaysia

JAKARTA – Pembantu Presiden Tim Menteri Kesejajaran (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, harga Terapi Ke Indonesia lima kali lebih mahal dibandingkan harga Terapi Ke Malaysia.

Hal tersebut disampaikan Budi usai mengikuti Pertemuan yang dipimpin Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi) Yang Terkait Bersama alat Kesejajaran dan Terapi-obatan.

Awalnya, Budi berharap harga alat Kesejajaran dan Terapi-obatan dapat disamakan Bersama Negeri-Negeri tetangga Indonesia. Sebab, katanya, Di ini harga alkes dan Terapi-obatan dinilai mahal.

“Pertama, harga alat Kesejajaran dan Terapi-obatan itu bisa sama dong Bersama Negeri tetangga. Kan Ke kita harga alkes dan Terapi-obatan mahal,” kata Budi Ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Budi menjelaskan, harga Terapi Ke Indonesia lima kali lebih mahal dibandingkan Bersama harga Terapi Ke Malaysia.

“Tadi juga disampaikan bahwa perbedaan harga Terapi itu 3 kali, 5 kali dibandingkan Bersama Ke Malaysia misalnya. 300 persen kan, 500 persen,” jelasnya.

Budi menyebut bahwa harga Terapi tinggi dikarenakan adanya inefisiensi Di perdagangan, masalah tata kelola, dan tranparansi.

“Ada biaya-biaya yang Mungkin Saja harusnya tidak harus dikeluarkan. Kan ujung-ujungnya yang beli juga kan pemerintah juga,” ungkapnya.

Budi mengaku telah berkomunikasi Bersama asosiasi industri alat Kesejajaran dan Terapi-obatan. Mereka, kata Budi, meminta agar kebijakannya dapat disesuaikan agar harga Terapi menjadi lebih murah.

“Misalkan kayak itu tadi, kita mau dorong industri Di negeri. Jangan kalau Produk Impor Produk Dari Sebab Itu bea masuknya 0, tapi Setelahnya Itu biaya komponen impornya Lantaran kita komponennya masih Produk Impor justru itu dipajakin. Kan Dari Sebab Itu kalau industri Di negeri kita bikin pasti, kita tidak Bersaing Lantaran udah ada biaya bea masuk Ke sana,” papar Budi.

“Tapi itu memang butuh koordinasi, yang tahu kan Pembantu Presiden Tim Menteri teknisnya harus ngomong Bersama Pembantu Presiden Tim Menteri Perindustrian yang nanti ngatur. Setelahnya Itu juga kita mengusulkan Di Kementerian Keuangan mengenai policy-nya seperti apa. Nah koordinasi itu yang Ke Indonesia kan mahal ya,” pungkasnya.

(tsa)