Ada Udang Hingga Balik Batu

JAKARTA – Yayasan Lembaga Dukungan Hukum Indonesia (YLBHI) mengkritisi draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri. Ketua YLBHI Muhammad Isnur menyebut ada udang Hingga balik batu Yang Terkait Bersama revisi undang-undang tersebut.

Isnur menilai RUU Polri tersebut sangat berbahaya Bersama sisi Perlindungan, kelembagaan, perlindungan Ham (Hak Fundamental), dan ruang Sistem Pemerintahan. Agar, dia berpendapat bahwa dibutuhkan masukan Komunitas yang sangat banyak Bagi revisi undang-undang tersebut.

“Dan membutuhkan kajian yang mendalam Hingga mana perbaikan kepolisian yang kita butuhkan,” kata Isnur kepada wartawan Hingga Kantor LBH, Jakarta, Minggu (2/5/2024).

Kendati demikian, seandainya Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) mengirim surat Kepala Negara atau surpres Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Di merumuskan RUU tersebut, maka kata Isnur, Jokowi harus melihat secara kritis Di substansinya.

“Kita bisa mengetahui ada udang Hingga balik batu, jangan-jangan ini memang Perundang-Undangan yang digodok, disiapkan Bersama pemerintah, tapi Lalu diselipkan Lewat Dewan Perwakilan Rakyat, kami khawatir seperti itu, Sebab ini tiba-tiba muncul, tiba-tiba diusulkan, tiba tiba disepakati begitu cepat,” kata Isnur.

Isnur menegaskan jika RUU Polri itu disahkan maka itu adalah produk yang buruk Hingga era terakhir pemerintahan Jokowi. “Tentu ini adalah warisan yang sangat buruk Bersama pemerintahan Kepala Negara Jokowi, jika Hingga akhir pemerintahannya kembali membuat dan menyetujui undang-undang yang sangat buruk Bagi Sistem Pemerintahan, Hak Fundamental, dan memukul mundur pencapaian reformasi yang kita capai pasca eformasi,” kata Isnur.

Diketahui, RUU Polri merupakan salah satu RUU inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat atas kesepakatan Baleg. Salah satu Skor Di RUU tersebut adalah soal kewenangan Terbaru Polri Bagi pemblokiran konten Hingga ruang siber yang diatur Di Pasal 16 huruf Ayat (1) Huruf q RUU Polri.

(rca)