KSPI Bakal Gelar Protes Protes Tolak Tapera Di 6 Juni Di Istana Negeri

JAKARTA – Pemimpin Negara Partai Buruh , Said Iqbal merespons Inisiatif Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang beberapa waktu lalu ditetapkan Dari pemerintah lewat Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024. Said mengatakan pihaknya Berencana Mengadakan Protes Protes menuntut dicabutnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tapera Di 6 Juni 2024 mendatang.

“Partai Buruh dan KSPI Berencana Menyusun Protes besar yang Berencana diikuti ribuan buruh Di hari Kamis tanggal 6 Juni Di Istana Negeri, Jakarta, Didalam Permintaan Untuk mencabut PP Nomor 2124 tentang Tapera dan merevisi Aturantertulis Tapera,” ujar Said Iqbal lewat keterangannya, Minggu (2/6/2024).

Selain Tapera, ia menyebutkan pihaknya juga menuntut agar dicabutnya sejumlah Inisiatif pemerintah seperti Inisiatif Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesejajaran dan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

“Di Itu, buruh Berencana menyuarakan Permintaan Untuk mencabut PP tentang Inisiatif Kamar Rawat Inap Standar (KRIS) BPJS Kesejajaran, menolak Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang mahal, mencabut omnibus law Aturantertulis Cipta Kerja, dan Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah (HOSTUM),” tegasnya.

Lebih jauh, pihaknya juga Berencana mengajukan judicial review Aturantertulis Tapera Ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).

“Selain Protes Di hari Kamis, Partai Buruh dan KSPI Untuk waktu Disekitar Berencana mengajukan judicial review Aturantertulis Tapera Ke Mahkamah Konstitusi dan judicial review PP Tapera Ke Mahkamah Agung,” jelasnya.

Diberitakan Sebelumnya, Pemimpin Negara Joko Widodo (Jokowi) Merespons perihal gaji buruh atau karyawan swasta yang dipotong 3% Untuk simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Jokowi mengklaim bahwa aturan tersebut telah diperhitungkan.

“Semuanya dihitung lah biasa Untuk Aturan yang Mutakhir itu pasti Komunitas juga pasti ikut berhitung. Mampu atau gak mampu berat atau gak berat,” kata Jokowi usai Berpartisipasi Untuk Peristiwa Inaugurasi Ke Ansor Masa Didepan, Di Istora Senayan, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Jokowi mencontohkan seperti Aturan BPJS. Awal mulanya Merasakan respons ramai Didalam Komunitas. Tapi, katanya, Setelahnya berjalan Komunitas dapat merasakan manfaatnya.

“Seperti dulu waktu BPJS, Di luar yang BPI gratis 96 juta kan juga rame. Tapi Setelahnya berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa Fasilitas Medis tidak dipungut biaya. Hal-hal seperti itu yang Berencana dirasakan Setelahnya berjalan kalau belum biasanya pro dan kontra,” kata Jokowi.