Wamenkes Benny Jelaskan Alasan MBG Tak Disetop Meski Ada Peristiwa Pidana Keracunan

Jakarta –

Menghentikan Langkah makan bergizi gratis (MBG) dinilai pemerintah bukan menjadi langkah tepat Untuk menekan kemungkinan bertambahnya Peristiwa Pidana keracunan Ketahanan Pangan. Wakil Pembantu Presiden Tim Menteri Keadaan Mutakhir dr Benjamin Paulus Octavianus yang kini ikut mendampingi Pembantu Presiden Tim Menteri Keadaan Budi Gunadi Sadikin, menekankan kejadian luar biasa (KLB) keracunan Ketahanan Pangan MBG sebetulnya terjadi Di dapur MBG atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sudah beroperasi tanpa kesiapan, khususnya fasilitas sanitasi.

Dorongan Untuk penghentian MBG dinilai relatif tak berdasar lantaran lebih Bersama 99 persen pelaksanaan MBG berjalan baik Ke berbagai Lokasi.

“Kalau ada satu lokasi bermasalah lalu 10 ribu titik lain ikut dihentikan, itu justru merugikan. Tugas kami menjaga, Menyimak, dan mencegah agar kejadian seperti itu tak terulang,” kata pria yang akrab disapa dr Benny, Di Temu Media Ke Kemenkes RI, Jumat (17/10/2025).

Kemenkes RI disebutnya kini ikut terlibat Di pengawasan Keselamatan MBG, Bersama menggerakkan dinas Keadaan Ke setiap Lokasi.

Salah satu langkah tegas yang diberlakukan adalah SPPG Bersama fasilitas tak layak, dilarang melanjutkan operasional.

“Sekarang setiap pagi kami Menyaksikan laporan Bersama Regu Ke lapangan. Pemantauan berjalan setiap hari Ke seluruh puskesmas yang Menyimak SPPG. Karena Itu pengawasan sudah jauh lebih bagus,” ujarnya Ke Jakarta, Jumat (18/10/2025).

Sebagai langkah perbaikan, Kemenkes RI juga mengusulkan penambahan ahli Keadaan lingkungan Ke setiap pelaksana MBG Untuk memastikan aspek kebersihan dan Keselamatan Minuman.

“Menambah satu petugas khusus Ke setiap unit itu tidak mudah Lantaran berarti menambah Dana. Tapi ini sudah disetujui, dan ini langkah luar biasa Untuk menjaga Keselamatan Ketahanan Pangan,” jelasnya.

Yang Berhubungan Bersama regulasi, Kemenkes juga telah Menyediakan masukan Di Peraturan Ri (Perpres) Yang Berhubungan Bersama tata kelola MBG. Usulan tersebut kini Di dibahas Ke tingkat pemerintah pusat bersama Badan Gizi Nasional (BGN).

“Usulan Perpres sudah masuk dan kami sudah berikan masukan. Semua kementerian Yang Berhubungan Bersama juga dilibatkan,” ujarnya.

Kemenkes menekankan, Langkah MBG masih Di tahap awal dan Akansegera terus disempurnakan.

“Ini proyek besar, pasti ada kekurangan. Tapi semua langkah perbaikan terus dilakukan agar Komunitas tetap aman dan Menyaksikan manfaat maksimal,” tegasnya.

(naf/naf)