Tambang Nikel Hingga Raja Ampat Melanggar Undang-Undang

JAKARTA – Pembantu Pemimpin Negara Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, Berkata Karya penambangan nikel Hingga Area Raja Ampat melanggar Syarat perundang-undangan yang berlaku. Hal ini disampaikan Hanif Di konferensi pers Hingga Jakarta, Minggu (8/6).

Hanif menjelaskan, lokasi penambangan nikel berada Hingga pulau-pulau kecil yang kaya Akansegera keanekaragaman hayati dan wajib dilindungi. Menurutnya, berdasarkan aturan yang ada, kegiatan pertambangan Hingga pulau kecil tidak diperbolehkan.

“Secara prinsip memang tidak dibenarkan adanya kegiatan tambang Hingga pulau kecil, ini mandatnya Undang-undang, bukan mandat Lingkungan Hidup saja. Karena Itu, ini yang harus kita lakukan bersama,” ujar Hanif.

Baca Juga: Anak Buah Bahlil: Tidak Ada Masalah Hingga Area Tambang Nikel Raja Ampat

Larangan ini tercantum Di Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perundang-Undangan Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Area Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan sekitarnya diprioritaskan Untuk konservasi, Pembelajaran, Studi, budidaya laut, Perjalanan Hingga Luarnegeri, usaha perikanan berkelanjutan, Agrikultur organik, peternakan, serta Lini Pertahanan dan Keselamatan Negeri.