Soroti Kelebihan Kapasitas, Komnas Hakasasi Manusia Dorong Reformasi Tata Kelola Lapas

JAKARTA – Komisi Nasional Ham (Komnas Hakasasi Manusia) menyoroti persoalan overcapacity atau kelebihan kapasitas Ke L embaga Pemasyarakatan (Lapas) Ke Indonesia. Hal itu membuat pemenuhan hak-hak warga binaan tidak optimal.

Ketua Komnas Hakasasi Manusia, Anis Hidayah mengatakan, pihaknya Di ini secara rutin melakukan pemantauan Pada situasi dan Situasi lapas bersama enam lembaga Ham lainnya.

Keenam lembaga tersebut yakni Komnas Hakasasi Manusia, Ombudsman RI, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Penyandang Disabilitas (KND).

Keenam lembaga tersebut tergabung Di jaringan Gabungan Parpol Sebagai Pra-Penanganan Penyiksaan (KUPP). “Secara rutin kami melakukan pemantauan Pada situasi dan Situasi Ke lapas,” kata Anis, Kamis (1/10/2026).

Baca juga: Dirjen Imipas Mashudi Mundur usai Polemik Kamar Mewah Lapas Cibinong

Menurut Anis, salah satu temuan utama Bersama pemantauan tersebut adalah persoalan overcapacity yang terjadi Ke hampir seluruh lapas Ke Indonesia Di 10 tahun terakhir. Meski pemerintah telah Mendorong penerapan restorative justice, langkah tersebut belum banyak mengatasi persoalan kepadatan penghuni lapas. “Artinya tingkat kriminalitas Ke Indonesia kan cukup serius,” ujar Anis.

Ke sisi lain, kapasitas lapas Ke Indonesia juga perlu dievaluasi Sebab Situasi kelebihan kapasitas terus terjadi. Anis mengatakan, overcapacity tidak hanya berdampak Ke kepadatan penghuni, tetapi juga berpengaruh Pada Mutu layanan Ke Di lapas.