Soal Kerja Sama Politik Gemuk Pemerintahan Prabowo, AHY Singgung Jumlah Kementerian

JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY menyinggung soal tambahan nomenklatur kementerian Di Tim Menteri Pembantu Kepala Negara Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Itu Lantaran partai Kerja Sama Politik dipandang terlalu gemuk.

Prabowo-Gibran memang diusung Kerja Sama Politik Indonesia Maju (KIM) yang berisi Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, hingga beberapa partai nonparlemen, Di antaranya Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Gelora.

Menurutnya, jumlah nomenklatur kementerian Di pemerintahan Mutakhir menjadi keputusan Prabowo-Gibran. Akan Tetapi, AHY tak memungkiri kemungkinan ada penambahan pos Di Tim Menteri Pembantu Kepala Negara, bila hal ini mendukung visi-misi Kepala Negara dan Wakil Kepala Negara terpilih.

“Lalu kalau jumlah (kementerian), yang jelas Bagi saya, sesuai Didalam ada dibuat Dari sang Kepala Negara,” ujar Agus Pada ditemui wartawan, Selasa (11/6/2024).

Selain ada prioritas Di kementerian yang menaungi sektor-sektor strategis, AHY menyebut menambah kementerian atau justru menggabungkan (merger) dua atau lebih pos bisa dilakukan, sejauh Unjuk Rasa itu bisa mencapai visi besar Kepala Negara.

“Dan tentu ada sektor-sektor prioritas strategis. Nah kalau memang jawaban yang paling baik adalah Didalam menambah pos Kementerian misalnya,” paparnya.

“Atau ada secara spesifik dilakukan sebuah merger atau penguatan atau apapun bentuknya, yang jelas kalau itu Sebagai mendukung pencapaian visi besar, menjalankan misi Kepala Negara terpilih kita, ya harus kita dukung,” beber dia.

Demokrat sendiri siap Menyediakan masukan-masukan Yang Terkait Didalam Didalam Langkah dan Aturan-Aturan strategis yang harus jalankan Pada lima tahun Hingga Didepan.

Lantaran itu, AHY yang juga menjabat Pembantu Kepala Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) ini Menyediakan kewenangan dan ruang kepada Prabowo Sebagai bisa menentukan semuanya.

“Karena Itu saya sekali lagi, kami bersikap sekaligus posisi kami adalah Menyediakan kewenangan dan ruang yang luas kepada Kepala Negara terpilih, Sebagai bisa menentukan itu semuanya. Beliau Memperoleh hak prerogatif Di saatnya dan tentunya kami sangat senang jika bisa setiap Pada diajak berdialog dan Membahas,” tutupnya.

(maf)