Setelahnya PKB, Demokrat dan PKS Setuju Dibentuk Pansus Mark Up Pembelian Barang Untuk Luar Negeri Beras Rp2,7 Triliun

JAKARTA – Dorongan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Untuk Menginformasikan Tindak Kejahatan mark up (selisih harga) Pembelian Barang Untuk Luar Negeri 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian Bangsa akibat demurrage Pembelian Barang Untuk Luar Negeri beras senilai Rp294,5 miliar terus menguat.

Setelahnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kini legislator Untuk Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turut Mendorong agar pansus Tindak Kejahatan mark up Pembelian Barang Untuk Luar Negeri beras Bulog segera dibentuk Hingga Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi Partai Demokrat Suhardi Duka setuju jika Pansus Tindak Kejahatan mark up Pembelian Barang Untuk Luar Negeri beras yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dapat secepatnya dibentuk. “Pansus setuju kalau memang kuat dugaan mark up harga pembelian (beras),” kata Suhardi Duka, Selasa (9/7/2024).

Suhardi Duka menduga murahnya harga beras yang Hingga Pembelian Barang Untuk Luar Negeri Hingga Indonesia merupakan stok milik Bangsa-Bangsa produksi yang telah lama tersimpan Hingga gudang. “Beras Pembelian Barang Untuk Luar Negeri itu murah Sebab stok Bangsa-Bangsa produksi yang ada Hingga gudang mereka Supaya rasanya kurang enak Sebab beras stok 6 bulan Hingga atas,” beber Suhardi Duka.

Senada, anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin turut mendukung dibentuknya pansus Tindak Kejahatan mark up Pembelian Barang Untuk Luar Negeri beras Bulog. Andi Akmal berharap, Pansus Tindak Kejahatan mark up Pembelian Barang Untuk Luar Negeri beras dapat secepatnya dibentuk. “Sangat mendukung usulan (Pansus Tindak Kejahatan mark up Pembelian Barang Untuk Luar Negeri beras) tersebut,” tegas dia.

Pembentukan pansus, kata Andi Akmal, diperlukan Untuk mengetahui kebenaran soal Tindak Kejahatan mark up Pembelian Barang Untuk Luar Negeri beras yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

Menurut Andi Akmal, jika mark up Pembelian Barang Untuk Luar Negeri beras tersebut benar adanya tentu Akansegera melukai hati para petani dan rakyat Indonesia. “Sebab apabila benar sangat melukai hati petani dan rakyat Indonesia,” tandasnya.

Sebelumnya Itu, anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat RI Fraksi PKB Daniel Johan Mendorong pembentukan pansus Untuk Menginformasikan Tindak Kejahatan mark up (selisih harga) Pembelian Barang Untuk Luar Negeri 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian Bangsa akibat demurrage Pembelian Barang Untuk Luar Negeri beras senilai Rp294,5 miliar.