Senator Filep Dorong BPK Audit Cost Recovery LNG Tangguh, Pupuk Kaltim, hingga Dana Otsus

JAKARTA – Senator Papua Barat Filep Wamafma Mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit Yang Berhubungan Didalam sejumlah hal Hingga tanah Papua. Audit dimaksud Pada Cost Recovery LNG Tangguh dan SKK Migas, Pabrik Pupuk Kaltim Hingga Fakfak, dan penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) berikut peruntukannya Hingga bidang Pembelajaran, Kesejajaran, dan pemberdayaan Kelompok adat.

Permohonan audit tersebut disampaikan Filep selaku Anggota Badan Akuntan Publik (BAP) Dewan Perwakilan Daerah Untuk Diskusi Kerja (Raker) Federasi IV Dewan Perwakilan Daerah dan BAP Dewan Perwakilan Daerah bersama BPK Merundingkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Dana 2023, Rabu (3/7/2024).

Yang Berhubungan Didalam Cost Recovery LNG Tangguh, Filep meminta adanya audit independen Didalam BPK berdasarkan hasil temuan dan advokasi yang dilakukan yang Menunjukkan ketimpangan Kesejajaran dialami Kelompok ring I Lokasi operasional industri.

Menurut dia, masuknya proyek LNG Tangguh sudah semestinya melahirkan Penanaman Modal Untuk Negeri yang secara positif menciptakan lapangan kerja strategis, Memperbaiki Pendapatan Asli Lokasi (PAD), dan terutama Memperbaiki Kesejajaran Kelompok Hingga Lokasi Penanaman Modal Untuk Negeri.

Pasalnya, terdapat 7 Kelompok adat yaitu Irarutu, Wamesa, Sebyar, Sumuri, Kuri, Soub, dan Moskona. Desa Tanah Merah telah direlokasi total, sedangkan tanah yang dimiliki Kelompok adat Sumuri telah dibebaskan Untuk LNG Tangguh.

“Saya minta perhatian BPK melakukan audit atas cost recovery LNG Tangguh. Didalam hasil advokasi yang saya lakukan, hasilnya sungguh Hingga luar dugaan. Kami temui fakta persoalan air bersih yang berimbas Ke Kesejajaran Kelompok adat, fasilitas Kesejajaran hingga sarana Pembelajaran atau sekolah tidak memadai. Kepuasan ini memperlihatkan Kelompok adat seperti tamu Hingga tanahnya sendiri, Supaya kata sejahtera seolah hanya mimpi Untuk anak-anak Kelompok adat,” ujar Filep, Rabu (3/7/2024).

Untuk fakta Kepuasan Kelompok yang timpang dan sangat memperihatinkan itu, BP Tangguh justru mengklaim bahwa CSR-nya telah berhasil berdampak signifikan Untuk Kelompok adat. Akan Tetapi, kenyataannya tidaklah demikian.

Berdasarkan hasil advokasi Dari 2021 hingga 2023 baik Untuk publikasi nasional maupun internasional, BP tidak pernah mempublikasikan secara transparan Yang Berhubungan Didalam sumber dana CSR BP Tangguh.

“BP tampak menutupi penjelasan mengenai sumber dana CSR Didalam kalimat BP Didalam Pemberian SKK Migas, atau BP Didalam Pemberian pemerintah. Frasa ini menutupi informasi sumber dana CSR yang berasal Didalam cost recovery, yang faktanya Mengurangi penerimaan Negeri dan DBH Migas Lokasi,” ucapnya.

Menurut pimpinan Federasi I Dewan Perwakilan Daerah ini, ketidaktransparanan BP mengenai sumber dana CSR BP telah membohongi publik seolah dana CSR BP bersumber Didalam keuntungan BP, yang harusnya dikeluarkan tersendiri Didalam total keuntungan BP Tangguh dan bukan menggunakan cost recovery.

Dia menduga telah terjadi permainan regulasi yang merugikan Lokasi dan Kelompok Lokasi, tapi menguntungkan BP Tangguh, SKK Migas, dan pihak Yang Berhubungan Didalam lainnya.

Dia mengingatkan Untuk Pasal 11 ayat (3) Perundang-Undangan Migas, disebutkan bahwa Perjanjian kerja kegiatan hulu baik Penjelajahan dan eksploitasi Hingga antaranya harus memuat Syarat pokok mengenai pengelolaan lingkungan hidup, Pembaruan Kelompok sekitarnya dan jaminan hak-hak Kelompok adat.

Syarat yang sama diatur Untuk Pasal 40 ayat (5) yang menyebutkan bahwa Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Migas sebagaimana dimaksud Untuk Pasal 5 ikut bertanggung jawab Untuk Membuat lingkungan dan Kelompok setempat.