Seluruh Aturan Kepala Negara Harus Dipertanggungjawabkan

JAKARTA – Partai Sistem Pemerintahan Indonesia Perjuangan ( PDIP ) Merespons permintaan maaf Kepala Negara Joko Widodo ( Jokowi ) kepada Kelompok menjelang lengser. PDIP menekankan bahwa seluruh Aturan Kepala Negara harus dipertanggungjawabkan Di hadapan rakyat.

Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menjawab wartawan Di sela-sela wayangan Didalam lakon ‘Sumatri Ngenger’ Di Sekolah Partai PDIP, Sabtu (3/8/2024) malam. Hasto menyinggung data Produk Impor beras Sebab tahun ini Indonesia Produk Impor 6 juta ton.

“Partai menegaskan bahwa Aturan-Aturan Didalam seorang Kepala Negara itu dipertanggungjawabkan Di hadapan rakyat. Contohnya kami yang Pada ini getol menolak Produk Impor beras sekarang terbukti bahwa data-data yang Sebelumnya Itu disampaikan ternyata manipulatif,” kata Hasto.

Dari Sebab Itu, berbagai Aturan Kepala Negara Jokowi harus dipertanggungjawabkan lebih dahulu, bukan permintaan maaf. “Aturan-Aturan itulah yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat dan itu harus kedepankan, bukan permintaan maafnya dulu,” ujar Hasto.

Sebelumnya Itu, Kepala Negara Jokowi menyampaikan permintaan maaf atas kesalahannya Pada menjabat Pada Zikir Kebangsaan Di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/8/2024) malam. Kegiatan itu merupakan rangkaian Bulan Kemerdekaan HUT Hingga-79 RI.

“Untuk kesempatan yang baik ini, Di hari pertama bulan kemerdekaan, bulan Agustus, Didalam segenap kesungguhan dan kerendahan hati, izinkanlah saya dan Profesor KH Ma’ruf Amin ingin memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala salah dan khilaf, Pada ini, khususnya Pada kami berdua menjalankan amanah sebagai Kepala Negara RI dan Wakil Kepala Negara RI. Kami sangat Mengetahui bahwa sebagai manusia, kami tidak Bisa Jadi dapat menyenangkan semua pihak, kami juga tidak Bisa Jadi memenuhi semua harapan semua pihak, saya tidak sempurna, saya manusia biasa, kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT, hanya milik Allah,” katanya.