Prabowo Singgung Sri Mulyani, Banyak Pembantu Presiden Tim Menteri Belum Dapat Kendaraan Pribadi Dinas

Jakarta, CNN Indonesia —

Kepala Negara Prabowo Subianto mengatakan banyak Pembantu Presiden Tim Menteri dan pejabat lain belum Merasakan fasilitas Kendaraan Pribadi dinas meski sudah berbulan-bulan ‘kerja bakti’. Dia menyinggung Pembantu Presiden Tim Menteri Keuangan Sri Mulyani atas hal ini dan mengatakan pejabat Tim Menteri Pembantu Presiden Tim Menteri juga merupakan Pada Didalam pilihan rakyat.

Prabowo Pada membuka Peristiwa sarasehan ekonomi Ke Jakarta, Selasa (8/4), awalnya mengatakan soal kedaulatan rakyat. Dia mengatakan dirinya dipilih rakyat dan jajaran Tim Menteri Pembantu Presiden Tim Menteri Pada Didalam itu.

Menurut Prabowo anak buahnya bisa menjadi kaya raya tetapi memilih masuk Ke pemerintahan dan berbakti Di rakyat. Lantas dia menyinggung soal Kendaraan Pribadi dinas yang belum didapat sebagian anak buahnya Sesudah sudah bekerja Di berbulan-bulan.

“Mereka masuk pemerintah saya sedih loh, Pembantu Presiden Tim Menteri Keuangan, banyak yang belum dapat Kendaraan Pribadi dinas, mereka kerja enam bulan ini kerja bakti, tapi terima kasih sudah mulai cair, apa, diblokirnya sudah dibuka, kira-kira,” kata Prabowo disambut tawa hadirin.

Pada ini jumlah Pembantu Presiden Tim Menteri Ke Tim Menteri Pembantu Presiden Tim Menteri Indonesia Maju sebanyak 48 orang, sedangkan wakil Pembantu Presiden Tim Menteri sejumlah 56 orang.

Berdasarkan Peraturan Pembantu Presiden Tim Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024, Kendaraan Pribadi dinas Pembantu Presiden Tim Menteri, jabatan Seleksi A, adalah sedan, MPV atau SUV Didalam mesin maksimal 3.500 cc. Opsi lain yakni sedan, MPV atau SUV Didalam baterai 250 kW.

Sambil Itu wakil Pembantu Presiden Tim Menteri Ke Seleksi B opsi Kendaraan Pribadi dinasnya adalah sedan atau SUV bermesin 4-silinder 2.500 cc. Samping Itu bisa juga sedan Didalam baterai 215 kW atau SUV 200 kW.

Di Januari lalu instruksi Kepala Negara dirilis yang intinya ingin memangkas Biaya pemerintah Di Rp300 triliun. Hal ini termasuk efisiensi biaya perjalanan dinas.

Prabowo mengatakan Biaya yang dikunci Kementerian Keuangan Melewati skema Automatic Adjustment mulai cair. Aturan ini merupakan pencadangan belanja kementerian atau lembaga Untuk fleksibilitas APBN buat Berusaha Mengatasi tekanan internal dan eksternal.

(fea/fea)