Jakarta, CNN Indonesia —
Analis Aturan Ahli Madya Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) Edi Susilo menjelaskan kementeriannya Di menyusun peraturan Pemimpin Negara (Perpres) Untuk penerapan zero Over Dimension Over Loading (ODOL) Di 2027.
Penyusunan itu disebut meliputi Wacana Unjuk Rasa nasional yang terdiri Didalam sembilan langkah strategis. Sembilan Wacana itu bakal menjadi Dibagian integral Di Perpres tentang Penguatan Sistem Pengiriman Nasional.
“Perpres ini Akansegera menjadi payung hukum utama Di memperkuat sistem Pengiriman nasional. Setiap Wacana Unjuk Rasa Didalam sembilan Nilai itu Akansegera menjadi tugas pokok kementerian dan lembaga teknis Yang Terkait Didalam, sedangkan kami Hingga Kemenko bertugas melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian,” kata Edi, Hingga Kudus, Selasa (11/11), diberitakan Di.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Edi mengatakan target penetapan dan implementasi Perpres itu Di Januari 2027 bersamaan pelaksanaan zero ODOL Hingga Pulau Jawa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Langkah lain yang diambil Di proses penyusunan adalah Melakukan audiensi Didalam berbagai pihak Yang Terkait Didalam zero ODOL. Kemenko IPK Mutakhir saja melaksanakan hal itu Hingga Kudus.
“Kegiatan audiensi yang dilaksanakan hari ini (11/11) merupakan Dibagian Didalam upaya pemerintah Untuk menindaklanjuti aspirasi berbagai pihak, terutama asosiasi pengemudi, transporter, dan pengusaha Pengiriman,” ujar Edi.
Menurut Edi penerapan zero ODOL merupakan agenda kolaboratif nasional yang menuntut keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai Didalam kementerian/lembaga teknis, pemerintah provinsi, pemerintah Lokasi, hingga pelaku usaha Hingga sektor Pengiriman.
Hasil audiensi Menunjukkan bahwa asosiasi pengemudi dan pelaku usaha Pengiriman Di prinsipnya mendukung penerapan zero ODOL, tetapi terdapat sejumlah masukan terutama berkaitan aspek Kesejaganan dan jaminan sosial Untuk pengemudi.
Bupati Kudus Sam’ani Intakoris Di audiensi itu menjelaskan zero ODOL penting tapi penerapannya mesti Merencanakan kemampuan pengemudi dan pengusaha angkutan Barang Dagangan.
“Banyak sopir truk dan pemilik kendaraan, terutama yang kecil, mengeluh Sebab tidak Memperoleh biaya Untuk menyesuaikan kendaraan agar sesuai standar ODOL. Sebab itu, Dukungan Pemerintah Didalam pemerintah sangat diperlukan. Hingga Di Itu, perlu ada komitmen pengusaha Untuk bersama-sama menaati aturan,” ucap Sam’ani.
(fea)
Artikel ini disadur –> Cnnindonesia News: Perpres Zero ODOL Di Disiapkan, Target Implementasi 2027 Hingga Jawa









