Peristiwa Pidana Stunting Masih Mengkhawatirkan, Tahun 2023 Cuma Turun 0,1 Persen

Jakarta –

Hasil rilis Survei Kesejajaran Indonesia (SKI) 2023 Kementerian Kesejajaran (Kemenkes) RI Menunjukkan stunting masih relatif tinggi, berada Hingga 21,5 persen atau turun 0,1 persen dibandingkan tahun Sebelumnya Itu.

Hal ini menjadi tantangan pemerintah Bagi menyiapkan generasi emas 2045 mendatang. Terlebih, target ambisius pemerintah Hingga tahun ini stunting menurun hingga Hingga angka 14 persen.

“Seperti kita ketahui prevalensi stunting Hingga Indonesia Bagi tahun 2023 itu 21,5 persen. Kami ingin highlight bahwa Situasi wasting dan underweight juga overweight,” kata Kepala Badan Keputusan Pembangunan Kesejajaran Kemenkes RI Syarifah Liza Munira Untuk Kegiatan Diseminasi Hasil SKI 2023, Rabu (12/6/2024).

“Karena Itu wasting Hingga 2023 itu naik menjadi 8,5 persen, Bersama underweight yang turun menjadi 15,9 persen, tapi overweight Meresahkan menjadi 4,2 persen,” sambungnya.

Selain masih banyaknya Peristiwa Pidana stunting, Syarifah juga menyoroti tingginya jumlah bayi yang lahir Bersama berat dan panjang Hingga bawah standar. Hal ini bisa menjadi tanda awal masalah stunting yang muncul Malahan ketika Terbaru lahir.

Menurut Syarifah, hal ini Menunjukkan bahwa intervensi Upaya Mencegah stunting Ke anak harus dilakukan Sebelum dini Ke ibu hamil.

“Kita bisa melihat dua titik kritis yaitu Di bayi Terbaru lahir Situasi stuntingnya sudah tampak, Karena Itu tahun 2023 Disekitar 19,8 persen bayi lahir panjang lahirnya itu sudah Hingga bawah 48 cm. Terus Bagi bayi yang lahir Hingga bawah 2.500 gram itu ada 6,1 persen. Agar ini perlu memperhatikan intervensi Ke ibu hamil ya,” tandasnya.

Berikut ini adalah daftar 10 provinsi Bersama prevalensi Peristiwa Pidana stunting tertinggi berdasarkan SKI 2023:

Papua Di – 39,4 persen

Nusa Tenggara Timur – 37,9 persen

Papua Pegunungan – 37,3 persen

Papua Barat Daya – 31,0 persen

Sulawesi Barat – 30,3 persen

Sulawesi Tenggara – 30,0 persen

Aceh – 29,4 persen

Papua – 28,6 persen

Maluku – 28,4 persen

Sulawesi Selatan – 27,4 persen