Penguatan Lini Pertahanan Siber sebagai Daya Tangkal Hacking PDN

Kelompok dikejutkan Didalam Unjuk Rasa Hacking Pusat Data Nasional Dari 20 Juni 2024. Peretas meminta uang tebusan sejumlah 131 miliar. Dampak Hacking Pusat Data Nasional tersebut tidak main-main. Pelayanan publik Ke berbagai sektor menjadi terganggu. Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan terdapat instansi baik pemerintah pusat maupun pemerintah Area yang terdampak serangan peretas tersebut.

Serangan atau Hacking Di Pusat Data Nasional Menunjukkan adanya ancaman yang serius Di sistem Lini Pertahanan dan Perlindungan Bangsa. Gangguan tersebut telah terbukti mengganggu Kegiatan pelayanan publik Untuk Kelompok, adanya risiko kebocoran dan penyalahgunaan data serta Di spektrum yang lebih luas dapat mengancam eksistensi dan kedaulatan Bangsa.

Bentuk Ancaman Mutakhir Lini Pertahanan Bangsa

Berkembangnya dinamika Kelompok baik secara Internasional, regional maupun nasional berjalan beriringan Didalam berkembangnya jenis-jenis ancaman yang Berpeluang mengganggu Lini Pertahanan dan Perlindungan Bangsa. Perkembangan dinamika tersebut merupakan suatu keniscayaan Di Komitmen Kelompok Pada ini. Kendati Memperoleh banyak dampak positif, tetap perlu dibangun kewaspadaan guna menangkal muncul dan berkembangnya dampak negatif yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan Kelompok, bangsa dan Bangsa.

Demikian halnya Didalam berkembangnya Kelompok Di arah teknokultur yang lebih intensif Di penggunaan Keahlian berhubungan Didalam Kegiatan sehari-hari. Ketergantungan Kelompok Didalam Keahlian Lebih masif. Ke sektor pemerintahan juga Lebih banyak penyelenggaraannya Didalam berbasis Keahlian, informasi dan komunikasi. Malahan pemerintah sudah Membahas Aturan Didalam diterbitkannya Peraturan Pemimpin Negara Nomor 132 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pendekatan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik tidak lagi menggunkan cara-cara manual atau konvensional. Tetapi Didalam menggunakan pendekatan Keahlian dan informasi yang memungkinkan berbagai macam kegiatan dapat berjalan efektif dan efisien. Seperti halnya perkembangan Komitmen Kelompok yang Memperoleh dua dampak positif dan negatif, demikian juga perkembangan Keahlian informasi dan komunikasi yang juga Memperoleh dua dampak tersebut.

Dampak negatif perkembangan Kelompok teknokultur dapat dilhat misalnya Di penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, kriminalitas dan sebagainya. Di penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pun juga Memperoleh dampak negatif diantaranya kerentanan sistem, penyalahgunaan dan Perlindungan data pribadi, serangan peretas dan sebagainya. Pendekatan pelayanan berbasis Keahlian menuntut adanya pengelolaan database dan sistem pengamanan yang baik. Sistem tersebut memusatkan penyimpanan, pengelolaan dan penyebaran data Sebagai berbagai kebutuhan.

Merebaknya dampak negatif Di skala yang luas dan menyerang objek vital dapat mengancam Lini Pertahanan dan Perlindungan Bangsa. Intergrasi dan kultur sosial Kelompok terganggu yang dapat berdampak Ke potensi konflik. Gangguan Di sistem dan pencurian data dapat mengganggu stabilitas Bangsa Malahan kedaulatan bangsa. Misal pencurian data atau informasi rahasia Bangsa Dari peretas dan Lalu menyebarkan informasi atau menyalahgunakan data tersebut tentu dapat membahayakan Bangsa.

Hacking Pusat Data Nasional merupakan salah satu bentuk ancaman nyata Ke dunia maya yang membahayakan pertahanana dan Perlindungan Malahan kedaulatan Bangsa. Di lingkup sistem Lini Pertahanan Bangsa, ancaman ini dikategorikan sebagai bentuk ancaman nonmiliter. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Lini Pertahanan Bangsa (Perundang-Undangan Lini Pertahanan Bangsa) mengkategorikan ancaman Lini Pertahanan Bangsa berupa ancaman militer dan ancaman nonmiliter.