Pengambil Keputusan Tak Punya Hati

JAKARTA – Wakil Ketua Wakil Rakyat RI Kordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Rachmat Gobel mengatakan, tumbangnya sejumlah industri Untuk negeri dan maraknya pemutusan hubungan kerja atau Pengurangan Tenaga Kerja secara masif Menunjukkan ada masalah Untuk pengelolaan Keadaan Ekonomi Negara.

“Terutama tak hadirnya hati Di sebagian pengambil Keputusan Di pemerintahan. Pancasila dan NKRI harga mati hanya ada Di mulut, tapi tak meresap Di hati dan tak mewujud Untuk amal perbuatan,” katanya, Senin (24/6/2024).

Hal itu ia sampaikan Merespons bersibalas pernyataan Di Pembantu Pemimpin Negara Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani dan Pembantu Pemimpin Negara Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Di Samping Itu juga terlihat Di perubahan berkali-kali peraturan Pembantu Pemimpin Negara perdagangan.

Seperti diberitakan sejumlah media, terjadi Pengurangan Tenaga Kerja yang masif Di industri tekstil. Sebelumnya industri garmen sudah lebih dulu Merasakan kemerosotan akibat Bencana Alam Produk Impor Busana Dari Sebab Itu maupun Produk Impor Busana bekas.

Merespons soal Bencana Alam tekstil, Menkeu menyampaikan bahwa hal itu terjadi akibat oversupply Di luar negeri dan praktik dumping, yang diketahui dilakukan China. Hal itu berakibat banjirnya produk tekstil Di Indonesia.

Pernyataan itu ditanggapi Menperin. Ada inkonsistensi Di pernyataan dan tindakan Di Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Bagi Berjuang Didalam praktik dumping tersebut Indonesia telah Memperoleh instrumen regulasi berupa Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD).

Masa berlaku regulasi ini sudah berakhir Dari 2022, Akan Tetapi hingga kini belum diperpanjang Menkeu. Padahal Menperin sudah mengajukan usulan Di Menkeu Bagi perpanjangan tersebut.

Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengaku sudah tiga kali bersurat Di Kemenkeu Bagi audiensi, Akan Tetapi tak kunjung ditanggapi. Tahun 2024 saja, diperkirakan sudah ada 13.800 orang yang terkena Pengurangan Tenaga Kerja.

“Sebetulnya pemerintah itu memegang amanat rakyat sendiri atau amanat rakyat Bangsa lain?” kata Gobel.