Pemerintah Ingin Batasi Bantuan Sosial Sebagai Orang Miskin Pada 5 Tahun, Ketua Lembaga Legis Latif: Validasi Data Dulu

JAKARTA – Ketua Lembaga Legis Latif Puan Maharani buka suara mengenai Ide pemerintah yang ingin membatasi distribusi Dukungan sosial (Bantuan Sosial) Sebagai orang miskin Pada 5 tahun. Dia menyarankan pemerintah tak terburu-buru mengubah Aturan yang ada.

Penyaluran Bantuan Sosial yang paling penting dan utama yakni validasi dan verifikasi data. Puan meminta agar pemerintah tidak tergesa-gesa mengubah Aturan ketika ada masalah.

Baca juga: 571 Ribu Rekening Penerima Bantuan Sosial Terindikasi Dipakai Sebagai Judi Online

“Dari Sebab Itu jangan Lalu ada polemik Lalu tiba-tiba kita sepertinya buru-buru lalu mengubah sesuatu yang sudah dilakukan,” ujar Puan Hingga Kompleks Dewan, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025).

Menurut dia, validasi dan verifikasi data itu penting dilakukan. Pasalnya, pemerintah Terbaru bisa mengganti penerima Bantuan Sosial Setelahnya dilakukan validasi dan verifikasi data.

“Lantaran kan Pada ini sudah berjalan, kalau Lalu diubah tentu saja penerima-penerima yang kemarin sudah Merasakan Berencana kecewa. Dari Sebab Itu validasi dan verifikasi dulu data-datanya Di baik,” kata Puan.

Sekadar informasi, pemerintah berencana membatasi masa pemberian Bantuan Sosial maksimal lima tahun. Adapun pembatasan Bantuan Sosial itu dilakukan Pada Kelompok miskin. Kendati begitu, penerima Bantuan Sosial baik lansia, penyandang Penyandang Disabilitas, dan ODGJ Berencana tetap diberikan seumur hidup.

(jon)