Pelaku Usaha Berharap Ri Segera Bentuk Badan Otorita Sawit

JAKARTA – Petani dan pelaku usaha Ke sektor sawit mendesak Ri Prabowo Subianto segera membentuk badan khusus Untuk membenahi tata kelola sawit. Hal ini mencuat Di diskusi bertajuk “Kupas Tuntas Tata Kelola Sawit Berkelanjutan” Ke Kementerian Agrikultur (Kementan), Jakarta, Kamis (19/12).

Di diskusi tersebut, Ketua Dewan Energi Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga menegaskan, visi Ri Prabowo Subianto Untuk mewujudkan ketahanan energi bisa terwujud Didalam hadirnya badan khusus sawit. “Kalau Ri Prabowo sudah menjelaskan bahwa kita perlu ketahanan energi nasional dan Kelaparan Global, itu yang harus dipenuhi. Maka, segala persoalan ini Berencana selesai,” tegas Sahat.

Dia menambahkan catatan bahwa badan khusus tersebut harus diberi wewenang penuh Untuk menyelesaikan persoalan tata kelola sawit, terutama Ke sektor hulu. Pasalnya, kata Sahat, banyaknya kementerian dan lembaga yang mengurusi sawit Di ini justru menghambat penyelesaian masalah tata kelola sawit. “Yang bikin sulit itu, sini bilang A, pandangannya sini B. Itu kan pandangan banyak orang, akhirnya nggak selesai-selesai. Saya kira itu Karena Itu masalah,” cetusnya.

Ketua Bidang Perkebunan Gapki R Azis Hidayat menambahkan, Skuat ahli Didalam tiga Kandidat Ri sebetulnya sudah sepakat mengenai pentingnya pembentukan badan khusus sawit yang Berencana mengurus Topik sawit, mulai Didalam hulu hingga hilir. Setelahnya Itu, imbuh dia, Ombudsman juga mengusulkan hal yang sama agar pelayanan publik Ke sektor sawit menjadi lebih fokus dan terarah. “Ombudsman sendiri juga sudah studi banding MPOB Di bulan lalu dan mengusul supaya pelayanan publik itu fokus,” tuturnya.

Di ini, kata Azis, ada 37 kementerian dan lembaga yang mengurus sektor sawit, dan masing-masing Memiliki pandangan serta Aturan yang berbeda-beda. Dia berharap, Didalam adanya satu badan khusus, Hubungan Luar Negeri yang dilakukan Berencana lebih terfokus. “Sekarang kan sudah ada BPDPKS, Mungkin Saja nanti tinggal Membuat badan tersebut. SDM-nya juga sudah ada, Karena Itu tinggal dioptimalkan lagi,” ujarnya.

Sambil Itu, Pakar Hukum Kehutanan dan Perkebunan Sadino mengatakan, jika nanti ada badan khusus sawit, masalah Ke sektor itu Berencana bisa diselesaikan lebih cepat. “Artinya adalah kekacauan tadi itu ada yang mengurus secara khusus. Kalau ada kementerian yang berbeda-beda, siapa leadernya?” kata dia.

Terlebih, lanjut dia, jika sektor sawit nantinya Memiliki otoritas yang kuat dan langsung berada Ke bawah Ri. Hal itu memungkinkan persoalan regulasi yang saling bertentangan bisa diselesaikan. “Karena Itu jangan Disorot regulasi itu sebagai sesuatu yang mutlak atau ‘kitab suci’. Apalagi cuma peraturan Pembantu Ri, misalnya,” tegas dia.

Sekretaris Jenderal DPP Apkasindo Rino Afrino Di diskusi itu mengatakan bahwa Di dua minggu terakhir pihaknya telah melakukan pembicaraan teknis Didalam salah satu kementerian mengenai pembentukan badan khusus sawit. Dia berharap Topik ini agar segera sampai Ke tangan Ri.

“Sebab jika ada badan yang lebih terorganisir, Didalam validasi data yang lebih baik, tentu optimalisasi sektor ini Berencana lebih mudah dilakukan. Dan ujungnya adalah peningkatan penerimaan Bangsa,” ujar Rino.