NU Butuh Revenue, Kepala Negara Jokowi Sudah Janjikan Sebelum 2021

JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU ) KH Yahya Cholil Staquf ( Gus Yahya ) blakblakan bahwa PBNU membutuhkan revenue atau pemasukan Bagi pembiayaan organisasi. Menurutnya, Kepala Negara Joko Widodo (Jokowi) telah menjanjikan adanya konsesi lahan tambang Bagi NU yang disampaikan Untuk Muktamar Di-34 NU Di Lampung, Desember 2021 silam.

“NU butuh revenue, nah pemerintah akhirnya berfikir menyediakan kesempatan, akhirnya Ke pembukaan muktamar Di-34 Di Lampung bulan Desember 2021, dulu Kepala Negara Jokowi Untuk pidato pembukaan itu Berencana menyediakan konsesi tambang, Bagi NU itu beliau sampaikan, dulu itu artinya belum tentu ketumnya saya waktu itu toh, tapi artinya pemerintah berfikir Bagi menyediakan Keputusan afirmasi Bagi ormas keagamaan ini,” kata Gus Yahya Di Plaza PBNU, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

“Saya katakan NU nih butuh, apa pun, yang halal yang bisa menjadi sumber revenue Bagi pembiayaan organisasi. Lantaran keadaan Di bawah ini memang ya sudah sangat memerlukan intervensi sesegera Bisa Jadi. Nah ini kan juga perlu waktu sampai betul-betul menghasilkan revenue yang signifikan. Maka ketika pemerintah memberi Potensi ini membuat Keputusan afirmasi ini kami melihat sebagai Potensi dan segera kami tangkap, wong butuh gimana lagi,” imbuhnya.

Gus Yahya mencontohkan pembiayaan Pondok Pesantren (Ponpes) Lirboyo, Kediri, Jawa Timur yang Memperoleh puluhan ribu santri Di infrastruktur dan fasilitas serba terbatas.

“Dari Sebab Itu saya bayangkan nih satu per satu kita lihat nih Ponpes Lirboyo Kediri, itu santrinya total 43 ribu Di infrastruktur yang terbatas Supaya satu kamar itu seluas 3×3 meter diperuntukan rata-rata Bagi 60-70 orang santri bayangin. Supaya mereka hanya bisa pake kamar Bagi naro Barang Dagangan dan tidur Di sembarang tempat, Bagi tidur mereka harus tidur Di emperan kelas, Di masjid Lantaran ndak ada fasilitas,” ujarnya.

Di Detail, Gus Yahya blak-blakan jika menunggu afirmasi pemerintah Berencana Melewati lika-liku proses administrasi.

“Nah kalo kita nunggu afirmasi pemerintah yang langsung, itu nanti harus berhadapan parameter birokrasi yang pasti lama sekali, Aturantertulis-nya gimana, aturannya gimana, dan seterusnya. Nah kami Lantaran Di ini NU secara langsung, kami mengetahui persis bagaimana cara memberlakukan, intervensi yang strategis Bagi Berusaha Mengatasi masalah seperti ini,” katanya.