Menkes Targetkan Aturan Turunan Undang-Undang Kesejajaran Rampung Agustus

Jakarta –

Pembantu Kepala Negara Kesejajaran RI Budi Gunadi Sadikin bicara soal nasib aturan turunan Undang-Undang (Undang-Undang) Kesejajaran Nomor 17 Tahun 2023. Ia menargetkan aturan tersebut bakal selesai satu tahun Sesudah Undang-Undang Kesejajaran tersebut disahkan, yakni Ke bulan Agustus 2024.

Sebelumnya Itu, Kementerian Kesejajaran RI diketahui Di Menyusun aturan turunan Untuk Undang-Undang Kesejajaran. Kementerian Kesejajaran pun memastikan penyusunan aturan itu Berencana dilakukan secara terbuka dan transparan Didalam melibatkan partisipasi publik yang seluas-luasnya.

“Diharapkan semuanya bisa selesai pas Ke satu tahun ulang tahunnya undang-undang kita Ke bulan Agustus 2024 ini,” katanya Untuk Diskusi Kerja bersama Komisi IX Wakil Rakyat RI, Senin (8/7/2024).

Tak hanya itu, Untuk paparannya, Menkes juga menyebut ada 11 Undang-Undang yang dicabut Ke Undang-Undang Kesejajaran Nomor 17 Tahun 2023. Terlebih nantinya juga Berencana ada satu Peraturan Pemerintah (PP) Untuk yang Sebelumnya Itu ada 26, ada lima Peraturan Kepala Negara (Pepres) Untuk Sebelumnya Itu ada delapan, ada satu Keputusan Kepala Negara (Keppres) Untuk Sebelumnya Itu ada dua, serta ada 14 Peraturan Pembantu Kepala Negara Kesejajaran (PMK) Untuk Sebelumnya Itu ada 329.

Menurutnya pencabutan ini dilakukan agar lebih struktur, sistematis, dan sederhana Untuk regulasi yang ada Ke sektor Kesejajaran, Agar tidak membebani para stakeholder atau pelaksana-pelaksana Ke lapangan.

“Karena Itu nantinya Berencana ada satu Undang-Undang bukan 11,” imbuhnya.

“Sebab banyak sekali regulasi-regulasi, terutama yang ditulis Ke level peraturan Pembantu Kepala Negara Kesejajaran, itu ditulis secara Cerita Bersambung Bisa Jadi Di 15 tahun, 20 tahun, Agar overlapnya banyak sekali. Ketidaksesuaian Didalam Kemakmuran yang sekarang juga banyak sekali,” kata Menkes.