Menkes Buka-bukaan Banyak Orang Kaya Terdaftar Dari Sebab Itu Peserta PBI BPJS Kesejaganan

Jakarta –

Pembantu Presiden Pembantu Presiden Kesejaganan Budi Gunadi Sadikin menyoroti banyaknya peserta penerima Dukungan iuran (PBI) BPJS Kesejaganan yang tidak sesuai Bersama status ekonomi alias salah sasaran terutama Ke DKI Jakarta. Hal ini kembali disorot menyusul gaduh pemerintah menonaktifkan Disekitar 7 juta peserta PBI pasca dilakukan verifikasi data bersama antar lembaga dan kementerian.

Budi mengaku, nihil rekonsiliasi data Di Kementerian Sosial, BPJS Kesejaganan, juga Kementerian Di Negeri.

“Memang Lantaran berbeda-beda juga datanya, pemerintah Daerah juga masih berbeda,” beber Menkes Di Diskusi kerja bersama Komisi IX Lembaga Legis Latif RI, Selasa (15/7/2025).

“Dari Sebab Itu jangan sampai seperti yang sempat ramai kemarin. Sekjen saya juga dibayarin PBI-nya, Ke DKI, kan itu data ada semua Ke DKI, dan orang-orang yang lebih kaya Bersama Pak Kunta (Sekjen) juga dibayarin,” sorotnya.

Karenanya, pemerintah Ke Di melakukan pemutakhiran Untuk satu data Bersama seluruh kementerian dan lembaga, seluruhnya berada Ke Badan Pusat Statistik (BPS), Untuk menghindari salah sasaran penerima PBI.

PBI tercatat sebagai jumlah kunjungan layanan terbanyak Ke fasilitas Kesejaganan, Setelahnya pekerja bukan penerima upah (PBPU) mandiri. Total hingga Mei 2025 tercatat sebanyak 30 juta kunjungan.

“Sekali lagi, data PBI Ke kita nggak pernah tau mana yang benar dan yang nggak, Di datanya Kemensos, Kemenkes, data Dukcapil, itu nggak pernah sama sudah puluhan tahun,” titir dia.

Pembantu Presiden Pembantu Presiden Sosial Saifullah Yusuf menyebut pihaknya bertahap melalukan realokasi peserta PBI. Belakangan mulai teejadi perbaikan proporsi PBI Ke angka Kesenjangan Ekonomi Daerah.

Ia mencontohkan salah satu redistribusi alokasi PBI yang sudah dilakukan per Juni 2025. Misalnya Ke Kabupaten Jombang, total penduduk miskin sebanyak 110.570 warga Bersama kuota ideal PBI 424 ribu.

Setelahnya dilakukan realokasi, jumlah peserta PBI Ke sana dikurangi sebanyak 6.803 lantaran tercatat ada lebih Bersama 33 ribu pemberian salah sasaran.

Meski begitu, Untuk Komunitas yang ingin mengakses pelayanan tetapi Mutakhir Memahami dinonaktifkan sebagai peserta PBI, bisa melakukan reaktivasi Bersama syarat tergolong Komunitas miskin atau rentan miskin.

Berikut caranya:

– Masuk Di daftar peserta PBI JK yang dinonaktifkan Ke Mei 2025
– Mengikuti verifikasi Ke lapangan dan dinyatakan termasuk kategori miskin dan rentan miskin
– Memperoleh Kepuasan darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa

Peserta diimbau Untuk melapor Ke Dinas Sosial Bersama membawa surat keterangan membutuhkan layanan Kesejaganan. Setelahnya melewati tahap tersebut, Dinas Sosial Akansegera mengusulkan peserta Ke Kementerian Sosial, Untuk melakukan verifikasi status peserta.

Jika peserta lolos verifikasi, maka BPJS Kesejaganan Akansegera mengaktifkan kembali status JKN peserta tersebut, Supaya peserta yang bersangkutan dapat kembali mengakses layanan Kesejaganan.

(naf/kna)