Megaskandal Hukum Di Era Pemerintahan Prabowo

MEGASKANDAL Di era pemerintahan Prabowo Subianto dimulai Bersama mencuatnya Tindak Kejahatan Kejahatan Keuangan yang dilakukan Mantan Jampidsus Kejaksaan Agung dan Tindak Kejahatan Kejahatan Keuangan Di Kementerian ATR/BPN Di bawah Nusron Wahid sebagai Pembantu Kepala Negara serta kecurangan-kecurangan Di penanganan Tindak Kejahatan Kejahatan Keuangan Asuransi Jiwasraya dan Asabri serta masalah lelang harta kekayaan Mantan Terdakwa Jiwasraya, HR, yang diduga kuat dilakukan secara curang tidak transparan dan dipenuhi faktor nepotisme dan kolusi.

Di Itu, Tindak Kejahatan Perdagangan Keluar Negeri ilegal hasil sumber daya alam seperti sawit, pertambangan nikel, dan lain-lain yang melanggar Syarat Perdagangan Keluar Negeri dan devisa Negeri Bersama tujuan menguntungkan pelaku usaha pengekspor berlimpah-limpah Di mana Negeri telah dirugikan senilai lebih Bersama seribu triliun Kurs Mata Uang Nasional terjadi Sebelum 50 (lima puluh) tahun yang lampau.

Berbagai Tindak Kejahatan Kejahatan Keuangan baik Di Di penyelenggaraan Negeri maupun Di transaksi Usaha level domestik dan transnasional Menunjukkan bahwa telah terjadi Tindak Kejahatan hukum yang bersifat luar biasa dan dapat digolongkan sebagai tindak pidana pengkhianatan Di bangsa dan Negeri RI, Supaya sepatutnya memperoleh hukuman yang setimpal yang memenuhi rasa keadilan bangsa dan 280 juta rakyat Indonesia. Dan, hukuman yang setimpal Di kejahatan sistemik dan berdampak massal Di Kesejaganan bangsa Indonesia yaitu dijatuhi hukuman mati tanpa kecuali.

Baca Juga: Nusron Wahid Angkat Bicara soal OTT KPK: Kami Menghormati