Audiensi Antara IPGI Bersama Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (4/6/2024). FOTO/Ist
Permintaan itu dilontarkan IPGI Di melakukan audiensi Bersama Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat pekan lalu Di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta. Ketua umum IPGI Eddy Asmanto mengutarakan bahwa perlu dilakukan evaluasi efektivitas HGBT, agar manfaat yang diterima pelaku usaha sektor hulu, midstream dan hilir menjadi adil.
“HGBT ini kan awalnya Bagi Merangsang daya saing Di 7 sektor industri,” ucap Eddy Untuk keterangannya, Senin (10/6/2024).
Eddy menambahkan, Keputusan HGBT ini juga berdampak Di penurunan penerimaan Bangsa Di sektor hulu. Sedangkan harapannya dapat Meningkatkan pendapatan yang diperoleh Bangsa Di sektor hilir, seperti kenaikan pendapatan Pajak Lainnya, kenaikan penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan daya saing industri Lewat penurunan harga.
“Sebagai informasi, Di tahun 2021 dan 2022 Bangsa Merasakan penurunan pendapatan Untuk Syarat HGBT sebesar Rp29,39 triliun. Tetapi, belum ada data kuantitatif yang menggambarkan kenaikan Di sektor hilir. Jika Keputusan HGBT ini terus dilanjutkan, IPGI mengarapkan adanya evaluasi yang menyuruh,” kata Eddy.
Evaluasi menyeluruh ini meliputi asas berkeadilan Pada semua stakeholder yang Yang Berhubungan Bersama, baik Di sektor hulu, midstream, hilir maupun industri sebagai User akhir gas bumi.
Untuk audiensi yang dilakukan Antara IPGI dan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, terdapat persamaan persepsi bahwa perlu dilakukan evaluasi atas Keputusan HGBT dan Dewan Perwakilan Rakyat sangat concern Bersama semua permasalahan yang diutarakan. Di Itu Dewan Perwakilan Rakyat Berencana menindaklanjuti aspirasi IPGI Bersama mitra Yang Berhubungan Bersama dan bila diperlukan Berencana dibentukPanjaHGBT.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Komisi VII Diminta Dorong Evaluasi Keputusan HGBT
