Kesiapan Infrastruktur Daerah 3T Dari Sebab Itu Tantangan Pemerataan Energi

JAKARTA – Langkah pemerintah Di Menyediakan akses energi yang merata dan terjangkau Untuk seluruh Kelompok Di semua Daerah Di Indonesia terus dilakukan. Pemerataan energi nasional Hingga seluruh pelosok negeri bukanlah hal mudah.

Kesiapan infrastruktur Di Daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) menjadi tantangan tersendiri Di pemerataan energi. Belum lagi Di pemerataan sumber daya manusia Di Menyediakan pelayanan Kelompok.

Pimpinan Pusat (PP) Kesatria Muda Respublika (KMR) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka (Uhamka) Mengadakan focus group discussion Di tema “Di SDM Unggul Untuk Ketersediaan dan Keterjangkauan BBM Di Indonesia” Di Gedung Fakultas Keguruan dan Ilmu Belajar Uhamka, Rabu (3/7/2024).

Iwan Bento Wijaya, Dewan Pembina PP KMR mengatakan pemerintah telah menetapkan Aturan BBM Satu Harga Lewat Perpres No 63 Tahun 2020. Jika Inisiatif BBM Satu Harga terbuka Untuk badan usaha yang Memperoleh izin Untuk turut andil Di pemerataan energi Di Indonesia.

Lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), setiap badan usaha yang Memperoleh izin berhak terlibat Di Menyediakan aksesibilitas energi hingga Daerah 3T.

“Lalu siapa yang mengikuti Inisiatif? Siapa yang punya semangat nasionalisme menyediakan BBM Di Daerah 3T? Hanya dua yakni PT Patra Niaga dan PT AKR,” kata Iwan.

Dia menilai betapa pentingnya SDM unggul Di tata niaga sektor Migas dan gas baik Di hulu maupun hilir. Baginya, diperlukan Penanaman Modal Di Negeri yang besar Di tata kelola sumber daya manusia.

“Ini harus ada bentuk sinergisitas Di Penanaman Modal Di Negeri Di SDM dan Penanaman Modal Di Negeri Di Ilmu Pengetahuan Untuk melakukan pengawasan,” ujar Iwan yang juga pengamat energi.

Ketua Umum Perkumpulan Armada Sewa (PAS) Indonesia Wiwit Sudarsono mengungkapkan bahwa Inisiatif BBM Satu Harga yang dijalankan Dari pemerintah cukup dirasakan sopir angkutan umum online Di Daerah.