Kemenperin Khawatirkan Kemasan Rokok Polos Rugikan Perekonomian

JAKARTA – Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Merrijantij Punguan Pintaria, menegaskan bahwa Aturan kemasan rokok polos tanpa merek yang Lagi dirumuskan Di Wacana Peraturan Pembantu Presiden Pembantu Presiden Kesejajaran (RPMK) Dari Kementerian Kesejajaran (Kemenkes) perlu diperhatikan Didalam seksama, mengingat dampaknya Pada perekonomian nasional dan Komunitas luas, khususnya Untuk industri hasil tembakau. Merrijantij menggarisbawahi pentingnya menjaga Kesejajaran Di Kesejajaran Komunitas dan keberlangsungan industri.

“Kami semua sepakat Sebagai menciptakan Komunitas yang sehat, tetapi kita juga harus Mengkaji keberadaan lebih Didalam 1.300 industri yang mempekerjakan Disekitar 537 ribu orang,” ujarnya, Terbaru-Terbaru ini.

Baca Juga: Indef Sebut Aturan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Dibuat Terburu-buru

Angka tersebut Menunjukkan tenaga kerja langsung yang diserap pabrikan Ke industri tersebut. Lebih Didalam itu, industri hasil tembakau juga menjadi sumber penghidupan Untuk lebih Didalam 6 juta tenaga kerja, termasuk petani tembakau dan cengkih hingga peritel.

Menurut dia, Di lima tahun terakhir, industri tembakau Merasakan penurunan signifikan, terutama Ke golongan rokok yang lebih mahal. Penurunan sebesar 8,02% Menunjukkan bahwa Komunitas Indonesia sensitif Pada harga, yang mengarah Ke pergeseran konsumsi Ke rokok yang lebih murah. Hal ini Menunjukkan betapa pentingnya strategi Aturan yang Mengkaji daya beli Komunitas.

Merri, sapaan akrabnya, juga mencatat implementasi Pasal 435 PP 28/2024 mengenai standardisasi kemasan dan desain produk tembakau seharusnya melibatkan masukan Didalam Kemenperin. Sayangnya, Kemenperin tidak dilibatkan Di proses public hearing yang digelar Dari Kementerian Kesejajaran (Kemenkes), Supaya suara mereka terabaikan. “Kejadian ini berulang, dan kami berharap Sebagai diikutsertakan Di diskusi Aturan yang berpengaruh besar Pada industri kami,” katanya.

Ke kesempatan terpisah, beberapa waktu lalu Ri Joko Widodo (Jokowi) telah berpesan Sebagai tidak merumuskan Aturan ekstrem yang dapat menimbulkan gejolak Ke masa transisi pemerintahan. Jokowi juga menekankan Sebagai menjaga situasi yang kondusif Untuk menjaga stabilitas pembangunan, Di Situasi Ini menjaga daya beli Komunitas, Ketidakstabilan Ekonomi, Perkembangan, Keselamatan, ketertiban.

“Menjaga situasi yang kondusif kita butuh stabilitas Sebagai melakukan pembangunan Supaya pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk,” papar Jokowi belum lama ini.

Lebih Jelas, Merri mengingatkan bahwa Aturan kemasan rokok polos tanpa merek, yang telah diterapkan Ke beberapa Bangsa, tidak serta merta menurunkan prevalensi perokok. Sebagai Gantinya, ada kemungkinan meningkatnya peredaran rokok ilegal. “Pengendalian tembakau Lewat Aturan fiskal sudah Menyediakan kontribusi signifikan kepada Bangsa, mencapai Rp213 triliun,” jelasnya.

Hal ini Menunjukkan bahwa industri tembakau menjadi sumber pendapatan penting Untuk APBN, dan Aturan yang mengancam pendapatan tersebut perlu dievaluasi Didalam hati-hati.