Kemenag Gandeng Kemendagri, dan Lembaga Proses Hukum Agama Tangani Persoalan Nikah Siri

JAKARTA – Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin berkomitmen mengatasi persoalan pernikahan yang tidak tercatat, atau dikenal Di nikah siri. Persoalan nikah siri tidak hanya memengaruhi status hukum pasangan, tetapi juga hak-Perlindungan Anak yang dilahirkan Di pernikahan tersebut.

Karenanya, Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Di Negeri (Kemendagri), dan Lembaga Proses Hukum Agama, Memutuskan langkah proaktif Untuk merumuskan solusi Pada permasalahan tersebut.

“Pernikahan tidak tercatat, pernikahan siri, masih saja terjadi. Agak sulit kita antisipasi Lantaran tersembunyi. Tapi kita harus Memahami dan merasakan dampak sosiologis yang tidak produktif Di terjadinya pernikahan yang tidak tercatat,” ujar Kamaruddin, Minggu (14/7/2024).

Di melibatkan banyak pihak, menurut Kamaruddin, persoalan pernikahan yang tidak terdaftar dapat ditangani Di sinergis. Kemendagri dan Lembaga Proses Hukum Agama Memiliki peran krusial Di memperkuat data administrasi kependudukan, dan produk hukum kependudukan.

“Di terjadinya pernikahan yang tidak tercatat, Kemenag, Kemendagri, dan Lembaga Proses Hukum Agama harus bekerja sama mencari solusi. Hal ini Untuk Menantikan agar pernikahan tidak tercatat dapat diminimalisasi, dan menekan dampak yang terjadi Di kehidupan sosial,”ucapnya.

Kamaruddin juga menginstruksikan kepada para penghulu Untuk menyorot Topik pernikahan dini dan kerentanan keluarga yang juga perlu dibahas bersama Kemendagri dan Lembaga Proses Hukum Agama. Sebab penghulu memegang peran yang sangat penting, dan menjadi garda terdepan Untuk mencegah persoalan tersebut.

“Banyak persoalan sosial keagamaan, khususnya yang Yang Terkait Di Di ketahanan keluarga. Perceraian, pernikahan dini, dan Kekejaman Rumah tangga merupakan Topik yang setiap Di harus selalu diperhatikan Di penghulu,”tuturnya.