Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan telah mengantongi izin Untuk Lembaga Proses Hukum Sebagai menyita puluhan Saku mewah yang berkaitan Didalam Harvey Moeis. Foto/SINDOnews
Pernyataan itu Menyambut Baik bantahan Sandra Dewi perihal 88 Saku branded yang disita diklaim miliknya atau tak Yang Terkait Didalam Didalam Tindak Kejahatan Kejahatan Keuangan timah. Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar menyebut kejaksaan Untuk melakukan penyitaan pihaknya harus Memiliki dua syarat yakni administrasi dan substansi.
“Untuk proses penyitaan minimal dilihat Untuk 2 aspek pertama admistrasi dan dua aspek subsansi,” ujar Harli Untuk Inisiatif One on One iNews TV Ke Kejagung, Jakarta, Rabu (24/7/2024).
Dia menyebut jaksa tidak serta merta menyita. Untuk proses administrasi telah dilalui Dari kejaksaan Didalam waktu yang panjang meliputi berbagai hal termasuk berita Kegiatan dan surat perintah penyitaan Dari Lembaga Proses Hukum.
“Aspek adminastrasi pentidik tidak boleh ujug-ujug sita, harus ada surat perintah, berita Kegiatan, perintah penyitaan Ke Lembaga Proses Hukum proses panjang,” jelasnya.
Sambil Itu aspek substansi, jaksa penyidik menilai penyitaan dilakukan Sebab terjadi korelasi Didalam Tindak Kejahatan yang terjadi.
Sebelumnya, Kuasa Hukum Harvey Moeis, Harris Arthur Hedar sempat mengatakan bahwa Sandra Dewi kecewa Sebab Saku branded miliknya ikut disita Dari penyidik.
Dikatakan, puluhan Saku itu dibeli Dari istri Untuk kliennya menggunakan uang hasil kerja keras Di berada Ke dunia entertainment.
“Itu hasil yang didapat Untuk hasil keringat Ibu SD (Sandra Dewi) yang telah diklarifikasi Dari penyidik,” kata Harris.
Adapun, Untuk pelimpahan tahap dua Dugaan Pelaku Harvey Moeis, diuraikan beberapa Produk bukti yang ikut diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan seperti 88 Saku branded.
Artikel ini disadur –> Sindonews Indonesia News: Kejagung Tegaskan Penyitaan 88 Saku Branded Sandra Dewi Kantongi Izin Lembaga Proses Hukum
