IKN Dibayangi Topik Pungli dan Prostitusi

Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dibayang-bayangi Topik pungutan liar (pungli) Pada wisatawan dan juga praktik prostitusi online.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menegaskan kunjungan Kelompok Di kawasan IKN, khususnya Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), tidak dipungut biaya sama sekali alias gratis.

Pernyataan ini disampaikan menyusul maraknya praktik pungutan liar (pungli) Pada wisatawan dan pengunjung yang ingin melihat langsung pembangunan ibu kota Mutakhir tersebut.

Warga disilakan datang Di IKN setiap hari, termasuk Di akhir pekan Untuk menikmati ruang publik Di kawasan IKN seperti Plaza Seremoni, Istana Garuda, Kantor Kementerian Koordinator, hingga Taman Kusuma Bangsa.

“OIKN tidak pernah mensyaratkan pembayaran Di bentuk apapun Untuk Kelompok yang ingin Melakukan Kunjungan Di kawasan IKN,” tegas Staf Khusus Kepala Otorita IKN sekaligus Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, dikutip Didalam keterangan tertulis, Senin (7/7/2025).

Troy hanya mengimbau pengunjung Untuk mematuhi arahan Didalam petugas Perlindungan Di lapangan. Di Kegiatan besar berlangsung, kendaraan pribadi juga diperbolehkan parkir Di Di KIPP Didalam tetap mengikuti rambu dan arah petugas.

Di Samping Itu, Troy juga meminta seluruh pengunjung menjaga kebersihan dan kenyamanan kawasan IKN, termasuk tidak merokok Di area umum, membuang sampah Di tempatnya, serta menjaga fasilitas umum dan tanaman.

Ia menegaskan praktik pungli Di bentuk apapun, baik pungutan Untuk masuk kawasan hingga parkir tidak resmi, adalah tindakan ilegal.

“Tidak ada pungutan apapun Untuk Kelompok yang ingin berkunjung Di KIPP Di IKN. Laporkan kepada kami jika Merasakan pungutan pembohong Di lapangan!” tegas dia.

IKN Juga Dibayangi Prostitusi Online

Selain pungli, kawasan IKN juga dibayangi masalah prostitusi online. Menko Pemberdayaan Kelompok (PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin Malahan terkejut ketika mendengar ada laporan tentang banyaknya pekerja seks komersial (PSK) Di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Cak Imin mengaku Berencana mengecek informasi tersebut. “Waduh, masa iya (banyak PSK)?” kata Cak Imin Di kompleks Dewan, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025).

Cak Imin mengatakan maraknya PSK Di IKN merupakan hal yang gawat. Ketum PKB itu menegaskan Berencana mengecek langsung Di lokasi.

“Waduh, gawat, gawat, gawat, kok bisa gawat gitu, wah ini harus dicek ini, harus dicek,” ujarnya.

Sebelumnya Itu diberitakan, pihak Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara sudah Menyimak adanya praktik prostitusi online atau daring Di Di Area IKN. Satpol PP Memperoleh laporan soal adanya prostitusi online ini Didalam Kelompok.

“Ada laporan praktik prostitusi Di Di Area IKN disampaikan Kelompok dan pemerintah desa setempat,” ujar Kepala Satpol PP Kabupaten Penajam Paser Utara Bagenda Ali, dilansir Didalam Di, Minggu (25/5).

Pihaknya Setelahnya Itu menindaklanjuti laporan Kelompok dan pemerintah desa Di Kecamatan Sepaku, Area administratif Kabupaten Penajam Paser Utara yang masuk Area IKN. Satpol PP setempat terus melakukan pengawasan dan penertiban Di Di kawasan IKN.

“Kami sudah lakukan pantauan Dari tiga bulan lalu Yang Terkait Didalam laporan adanya praktik prostitusi Di Di Area IKN,” jelasnya.

——–

Artikel selengkapnya bisa dibaca Di sini dan Di sini.

(wsw/wsw)