Cegah Pungli, KPK Awasi Ketat PPDB 2024

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Penyalahgunaan Jabatan (KPK) menerbitkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pra-Penanganan Penyalahgunaan Jabatan dan Pengendalian Gratifikasi Di penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Terbaru (PPDB) . KPK memperketat pengawasan pungli Di perhelatan PPDB 2024 Bersama Menerbitkan surat edaran.

Juru Bicara Bidang Pra-Penanganan KPK, Ipi Maryati beralasan Sebab maraknya praktik kecurangan Di bentuk suap, pemerasan, dan gratifikasi Di proses penyelenggaraan PPDB Hingga Indonesia tahun lalu.

“Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Belajar 2023 Menunjukkan praktik pungutan tidak resmi ditemukan Di 2,24% sekolah responden survei Di penerimaan murid Terbaru. Pungutan tersebut umumnya terjadi ketika ada Kandidat peserta didik yang tidak memenuhi syarat/Syarat penerimaan,” ujar Ipi Di keterangan yang diterima media, Minggu (2/6/2024).

KPK menilai praktik ini bertentangan Bersama prinsip Belajar yang seharusnya mengutamakan nilai demokratis, berkeadilan, dan kesetaraan. Supaya Lewat SE tersebut KPK berharap bisa Merangsang penyelenggaraan PPDB yang obyektif, transparan, dan akuntabel.

“SE ini menyebut ASN dan non ASN yang berprofesi sebagai pendidik dan tenaga pendidik, serta unit pelaksana teknis Belajar dilarang melakukan penerimaan, pemberian, dan permintaan gratifikasi Sebab hal tersebut berimplikasi Penyalahgunaan Jabatan,” jelas Ipi.

Proses pelaksanaan PPDB disebut Ipi Bersama pra pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan harus sesuai Bersama aturan yang berlaku agar setiap Kandidat peserta didik Merasakan kesempatan yang sama dan tidak ada pihak yang dirugikan, termasuk menghindari benturan kepentingan.

“Sebagai itu kepala Area Lewat peran inspektorat harus Membahas peran lebih aktif guna Memperbaiki pengawasan penyelenggaraan PPDB,” paparnya.

Lewat SE ini, KPK juga mengajak Komunitas luas, baik selaku orang tua atau wali murid agar tidak melakukan praktik gratifikasi yang menggangu proses penyelenggaraan PPDB.

“Bila pemberian dilakukan Di tahap pra pelaksanaan dan pelaksanaan bisa dikatakan suap. Pemberian hadiah paska pelaksanaan PPDB, misalnya Di registrasi ulang Kendati dimaksudkan sebagai ungkapan terima kasih merupakan bentuk gratifikasi yang dilarang,” tandas Ipi.