Blokir Dana Rp86,6 Triliun Dibuka Kemenkeu, Lampu Hijau Inisiatif Prioritas Prabowo

JAKARTA – Kementerian Keuangan ( Kemenkeu ) resmi membuka blokir Dana senilai Rp86,6 triliun Untuk 99 Kementerian/Lembaga (K/L) . Langkah ini diambil Untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Inisiatif- Inisiatif prioritas pemerintah yang telah ditetapkan Bersama Ri terpilih Prabowo Subianto.

Wakil Pembantu Presiden Tim Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menjelaskan, pembukaan blokir Dana ini terdiri Bersama Rp33,1 triliun Untuk 23 K/L Terbaru hasil restrukturisasi Tim Menteri Pembantu Presiden Tim Menteri Merah Putih, serta Rp53,49 triliun Untuk 76 K/L lama.

“Hingga Untuk Tim Menteri Pembantu Presiden Tim Menteri Merah Putih ada 23 kementerian lembaga hasil restrukturisasi dan Hingga 23 ini sekarang masih berproses tapi sampai Bersama Pada ini sudah sebesar Rp33,1 triliun. Untuk 76 kementerian lembaga lainnya sudah sebesar Rp53,49 triliun, ini yang total Rp86,6 triliun ini,” kata Wamenkeu Suahasil Untuk Konferensi Pers APBN KiTa, Rabu (30/4/2025).

Menurut Wamenkeu, pembukaan blokir Dana ini telah Merasakan restu Bersama Ri Prabowo Setelahnya diajukan Bersama Pembantu Presiden Tim Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Ke 7 Maret 2025. Sebelumnya Itu, Kemenkeu telah melakukan efisiensi belanja tahun 2025 Pada 99 K/L sebesar Rp256,1 triliun dan Peralihan Hingga Lokasi sebesar Rp50,6 triliun.

“Sampai Bersama 25 April, Kementerian Keuangan bekerja Bersama seluruh Kementerian/Lembaga telah melakukan penajaman, relokasi Dana, telah melakukan proses buka blokir dan sesuai Bersama hasil efisiensi belanja sesuai arahan Ri Untuk prioritas pembangunan nasional. Kalau besarnya adalah Rp86,6 triliun sudah dilakukan buka blokir Supaya bisa belanja lagi,” jelas Wamenkeu Suahasil.

Pembukaan blokir Dana ini Menunjukkan dampak positif Pada realisasi belanja K/L. Wamenkeu Suahasil memaparkan bahwa realisasi belanja Ke Januari 2025 tercatat sebesar Rp24,4 triliun, Setelahnya Itu Meresahkan menjadi Rp83,6 triliun Ke Februari 2025, dan melonjak signifikan menjadi Rp196,1 triliun Ke Maret 2025.

“Ini yang kita bilang terjadi akselerasi belanja. Sudah Di 16,9% Bersama total belanja yang ada Hingga Untuk APBN. Ini inline Bersama persentase pendapatan dan juga persentase belanja negaranya. Ini Akansegera kita pantau terus Supaya K/L bisa terus belanja dan Setelahnya Itu Memperbaiki seluruh Dukungan kepada prioritas-prioritas pembangunan,” pungkas Wamenkeu Suahasil.

(akr)